REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Syariah merupakan rencana jangka panjang. Perhitungannya tidak dilakukan dalam waktu dekat karena memiliki kompleksitas tinggi.

"Memang kita perlu kembangkan kedepan, tapi perlu waktu," kata Kepala BPS, Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Senin (5/8).

Menurutnya belum ada panduan yang pasti terkait PDB Syariah baik di ranah domestik maupun global. Perhitungan PDB sendiri mengacu pada system of national account yang merujuk pada panduan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

"Memang sudah ada inisiasi, bertemu dengan Komisi Nasional Keuangan Syariah (KNKS), tapi belum ada ke sana, mungkin kita akan mulai dengan indikator yang lebih mudah," kata Suhariyanto.

Indikator yang dimaksud misalnya kontribusi ekonomi syariah pada ekspor atau impor. Perhitungannya bisa melalui ekspor ke negara-negara Islam atau berdasar segregasi produk halal. Suhariyanto mengatakan ini lebih memungkinkan jika dalam waktu dekat. 

Perhitungan PDB Syariah cukup berat karena konsep dan definisinya belum jelas. Negara-negara lain pun belum ada yang memilikinya. "Karena BPS harus fix ruang lingkunp dan definisinya, kalau tidak nanti keluar dari jalur," katanya.

Direktur Neraca Produksi, Setianto menambahkan koordinasi dengan KNKS belum sampai pada PDB Syariah. Melainkan perhitungan indikator ekonomi syariah yang akan mengacu pada State of Global Islamic Economy Report. Di dalamnya mencakup perhitungan industri halal makanan, pariwisata, keuangan, media, hingga fashion.

"Baru perencanaannya ke sana, kalau PDB belum karena kan perlu indikator yang jelas, konsepnya, klasifikasinya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika