REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah. Ribuan varietas hortikultura. Negeri ini sangat berpotensi menghasilkan produk-produk hortikultura yang berdaya saing mengisi pasar ekspor dunia. Tak berlebihan jika Kementerian Pertanian mentargetkan Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045.
Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, di sela kegiatan melepas ekspor bawang merah ke Thailand dan Singapura di Kompleks Pergudangan Marunda Tarumajaya Bekasi, Ahad (4/8), menjelaskan pihaknya kini sedang menyusun Grand Design guna memastikan arah Pembangunan Hortikultura 2020-2024 berjalan sesuai target dan tahapan yang jelas.
“Kami ingin pengembangan hortikultura bisa ditata sedemikian rupa agar mampu menjawab tantangan dan peluang mengisi pasar ekspor dunia. Tentunya diperlukan grand design yang lebih progresif untuk mengoptimalkan potensi hortikultura Indonesia. Salah satunya melalui pengembangan kawasan hortikultura berbasis korporasi,”ujar Prihasto.
Prihasto menjelaskan, ide awal penyusunan grand design ini adalah dari kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera atau BEKERJA yang digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Rakyat miskin diberi paket bantuan 50 ekor ayam, benih sayuran dan benih buah-buahan agar pendapatan mereka meningkat pada jangka pendek, menengah dan panjang" tutur pria yang akrab dipanggil Anton itu.
Menurut Dirjen Hortikultura yang baru dilantik tanggal 29 Juli lalu itu, rata-rata luas kepemilikan lahan pertanian di Indonesia masih sangat kecil, hanya sekitar 0,3 hektare per kapita sehingga dinilai tidak mencapai skala ekonomi yang layak.
"Namun jika setiap 0,3 hektare lahan ini dihimpun dan digabung kedalam satu kelompok masyarakat atau model korporasi, akan menjadi luas dan berdampak ekonomi yang signifikan. Itulah industri pertanian berbasis korporasi yang dimaksud oleh Presiden Jokowi," terang pria yang akrab dipanggil Anton tersebut.
Ke depan, lanjutnya, konsep pengembangan kawasan hortikultura akan mengadopsi pola korporasi tersebut. Polanya bukan lagi kecil-kecil seperti yang terjadi saat ini. Apabila di satu kabupaten kondisi lahannya cocok, agroklimatnya sesuai, diberi bantuan satu jenis komoditas buah dengan luasan 500 sampai 1000 hektare tergantung skala ekonominya. Dengan begitu kelak kabupaten tersebut bisa menjadi sentra buah nasional.
"Kalau terus bertahan kecil-kecil dan tidak mencapai skala ekonomi, akan berat kita menghadapi persaingan pasar global. Konsep kawasan ini, saya yakin mampu melejitkan ekspor hortikultura di masa yang akan datang,” tukas Anton optimis.
Tentu program ini perlu sinergitas antar Direktorat lingkup Ditjen Hortikultura. Contohnya untuk program pengembangan kawasan manggis berdaya saing, Direktorat Buah menentukan kabupaten mana yang lahan dan agroklimatnya sesuai. Direktorat Perbenihan fokus menyediakan benih unggul bermutu. Direktorat Perlindungan mendukung dari aspek pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman-red), serta Direktorat pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terus memperluas pemasaran dan ekspornya.
"Nah, apabila semua pihak mengeroyok, pasti komoditas hortikultura Indonesia akan berkembang di satu kawasan, dan dengan sendirinya pasti korporasi pertanian akan terbentuk" pungkas Anton.
Dihubungi terpisah, Guru Besar pada Pusat Kajian Holtikultura Tropika IPB, Prof. Sobir, mendukung upaya Kementerian Pertanian menata desain pengembangan hortikultura.
Tantangan hortikultura ke depan semakin kompleks. Pemerintah pusat, daerah serta stakeholder terkait harus bersama-sama membenahi kembali kawasan hortikultura, baik buah-buahan, sayuran, florikultura maupun tanaman obat agar mampu menjawab tantangan kompetisi global.
“Pendekatan korporasi menurut saya oke dilakukan, selama diikuti konsistensi kebijakan dan pengawalannya di lapangan. Tanggalkan ego wilayah atau ego-ego sektoral ketika mengelola dan mengembangkan hortikultura nasional," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika