REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Andin Hadiyanto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan menggantikan Marwanto Harjowiryono yang memasuki masa pensiun. Pelantikan dilakukan di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mari’e Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (22/7).
Pada sambutannya, Sri menegaskan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di Indonesia, wajib menjaga governance dalam menyalurkan belanja negara.
"Saya berharap sinergi antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat terus dibangun secara sistematis dan diformalkan. Supaya setiap rupiah uang negara dapat memberikan manfaat dan efek berganda kepada masyarakat," kata Sri di Jakarta.
Ia menuturkan, selama kepemimpinan Marwanto, berbagai capaian dan prestasi diperoleh Kemenkeu. Kurun waktu tiga tahun berturut-turut, tepatnya pada 2016, 2017, dan 2018, pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksan Keuangan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Selain itu, Indonesia juga menjadi sedikit dari negara yang telah mengaplikasikan akuntansi berbasis akrual. Ia menyebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga telah menerima berbagi penghargaan terhadap aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
Karena itu, kata dia, kepemimpinan baru dituntut terus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kecepatan internet. "Saya ingin Ditjen Perbendaharaan terus melakukan inovasi-inovasi. Kita ingin mampu menciptakan lingkungan kerja modern berbasis teknologi," ujarnya.
APBN, lanjut dia, juga harus dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. Sri mengatakan, komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik menjadi hal yang wajib dilakukan saat ini.
Berdasarkan data Kemenkeu, hingga 30 Juni 2019, pendapatan negara mencapai Rp 898,8 triliun atau 41,5 persen dari target. Sementara, belanja yang sudah dikeluarkan oleh seluruh KPPN hingga akhir Juni sebesar Rp 1.034,5 triliun atau 42 persen dari target pada 2019.
"Berbagai tugas dan tanggung jawab juga telah menunggu. Mengawal berjalannya Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018, serta memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain. Ditjen Perbendaharaan juga punya peran penting untuk mengawal revisi aturan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)," tutur dia.
Selain melantik Dirjen Perbendaharaan, Sri Mulyani juga melantik Mochamad Agus Rofiudin sebagai Kepala Lembaga National Single Window menggantikan Jatmiko. Lembaga tersbut memiliki tugas pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor dan logistik secara elektronik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika