REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikabarkan meminta kepada para BUMN untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB dilakukan untuk mengevaluasi kinerja BUMN selama semester I.
Menanggapi kabar tersebut, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurna membenarkan kabar tersebut. Menurutnya RUPLSB akan dilakukan seperti tahun sebelumnya.
“Untuk beberapa BUMN terbuka atau publik diminta laporan evaluasi semester satu. Tentu sesuai ketentuan harus melalui RUPSLB,” ujar ketika dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (17/7).
Sementara Staff Khusus Kementerian BUMN Wianda Pusponegoro mengatakan pihaknya belum mendapatkan konfirmasi terkait hal tersebut. "Maaf, saya belum dapat kabar terkait hal itu (RUPSLB)," ucapnya.
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro menambahkan agenda terkait RUPSLB merupakan kewenangan yang menjawab Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro. "Maaf bisa tanyakan ke Pak Sesmen," ucapnya.
Namun hingga saat ini, Imam belum dapat merespons konfirmasi ini, hingga berita ini diturunkan.
Sebelumnya, hingga saat ini masih ada BUMN yang merugi. Meski Rini mengakui ada periode kinerja BUMN yang tak sesuai target, ia selalu menekankan pada direksi agar korporasi bisa mencetak untung dan menyejahterakan karyawan.
"Mana ada usaha yang mau rugi? Tapi ada waktu-waktu di mana keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tapi yang penting bisa atasi. Kami juga menyadari bahwa tidak semuanya BUMN tu hebat-hebat, ada memang yang harus kita survei," jelas Rini usai mendampingi Presiden Jokowi di Sentul, Bogor, Rabu (16/1).
Rini juga menegaskan bahwa pihaknya berusaha membuat seluruh BUMN transparan dalam menyampaikan laporan keuangan dan bisa melaju menjadi pemain global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
