Jumat 21 Jun 2019 17:00 WIB

Menteri Rini Lantik Tujuh Pejabat Baru BUMN

Ketujuh pejabat tersebut sebelumnya diseleksi melalui mekanisme terbuka.

Rep: Dedi Darmawan Nasution/ Red: Muhammad Hafil
Menteri BUMN Rini Soemarno (ketiga kiri) berjabat tangan dengan jajaran petinggi BUMN saat acara halalbihalal di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/6/2019).
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Menteri BUMN Rini Soemarno (ketiga kiri) berjabat tangan dengan jajaran petinggi BUMN saat acara halalbihalal di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/6/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melantik tujuh pejabat baru tingkat eselon II di lingkungan Kementerian BUMN pada Jumat (21/6). Ketujuh pejabat tersebut sebelumnya diseleksi melalui mekanisme terbuka yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai instansi.

Ketujuh pejabat tersebut yakni Rini Widyastuti untuk jabatan Kepala Biro Hukum, Rainoc jabatan Asisten Deputi (Asdep) Usaha Pertambangan; Industri Strategis dan Media I; Liliek Mayasari Asdep Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I; Kindy Rinaldy Syahrir Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN.

Baca Juga

Selanjutnya, dilantik pula Aditya Dharwantara Asdep Restrukturisasi dan PPKNM; Imam Paryanto Asdep Usaha Industri Agro dan Farmasi I' Muhammad Khoerur Roziqin Asdep Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II.

Ketujuh pejabat tersebut berasal dari eselon III lingkung Kementerian BUMN serta eselon II dari Kementerian Keuangan. Pengangkatan tujuh pejabat baru ini berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-140 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019. Rini mengatakan,  para pejabat pemerintahaan saat ini harus lebih kritis terhadap perubahan-perubahan dinamika yang terjadi.

 

"Jangan hanya mengerjakan hal rutin tapi bagaimana bisa mengembangkan usaha ke depan mengikuti perubahan zaman, termasuk dalam perubahan digitalisasi, ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Kementerian BUMN bertindak sebagai enabler bagi seluruh BUMN untuk berpatisipasi aktif dalam akselerasi dan penyelesaian berbagai isu strategis nasional.

Ia pun meminta seluruh pejabat yang dilantik maupun seluruh pegawai kementerian untuk menjaga etika di dunia maya ataupun dalam membuat pernyataan di media sosial. "Saya minta agar bijak menuangkan pendapat maupun ide melalui media sosial dan tetap menjaga reputasi kementerian di mata publik," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement