REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Persoalan garam industri tengah menjadi polemik. Pada tahun ini, Kementerian Perindustrian mengalokasikan impor garam industri sebanyak 2,7 juta ton untuk 55 perusahaan di Indonesia. Tercatat, semester I 2019 realisasi impor garam industri mencapai 1,2 juta ton.

“Jadi baru sekitar 40 persen dari kuota impor garam industri,” ujar Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Fridy Juwono saat konferensi pers ‘Progress Permasalahan Pergaraman Nasional’ di Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (12/7).

Fridy menjelaskan 55 perusahaan tersebut mencakup sepuluh perusahaan pengelolahan garam, dua perusahaan Chlor Alkali Plant (CAP), sembilan perusahaan kertas, serta beberapa perusahaan kosmetika, perusahaan farmasi dan perusahaan pengeboran minyak.

Menurutnya sepuluh industri pengolahan garam membutuhkan sekitar satu juta ton atau naik hampir 100 persen dari kebutuhan sekitar 520 ribu ton tahun lalu.

"Soalnya kebutuhan garam untuk makanan dan minuman (Mamin) mengalami kenaikan. Khusus untuk industri mamin, ini tidak bisa pakai garam lokal, harus murni NaCl nya. Tidak boleh ada magnesium dan zat lain makanya harus impor," ucap dia.

Berdasarkan laporan dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Fridy menyebut kebutuhan garam impor dari industri makanan dan minumam pada tahun ini mencapai 567 ribu ton. Sementara realisasi impor yang diberikan bagi perusahaan-perusahaan mamin tersebut baru mencapai 380 ribu ton atau sekitar 67 persen.

Atas hitungan akurat tersebut, Fridy menampik adanya kebocoran impor garam industri yang diucapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Kita kan dapat kuota 2,7 juta ton. Nah 1,2 juta ton diserap oleh Asahi Chemical, lalu Sulfindo Adiusaha serap 580 ribu ton. Dua itu saja sudah 1,7 juta ton artinya 60 persen dari kuota. Belum lagi pabrik kertas yang serap 480 ribu ton, sudah hampir 2,3 juta ton, belum ke pabrik makanan dan minuman, jadi kalau bocor itu bocor yang mana?,” ungkapnya.

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono menambahkan pihaknya belum menerima data adanya kebocoran impor garam industri.

“Ada tidak data kebocoran itu? Kalau ada tolong disampaikan. Isu bocor itu sampai sekarang belum ada datanya,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika