REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Induk usaha holding BUMN Pertambangan, PT Inalum (persero) menyampaikan empat saran kebijakan strategis untuk mendorong upaya hilirasi produk mineral dan batubara (Minerba). Hal itu disampaikan Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Budi mengatakan, kebijakan yang diperlukan pertama yakni konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal itu diperlukan agar SDA minerba yang bakal diolah dalam proses hilirasi tetap mencukupi untuk kebutuhan nasional.
Budi mengatakan, sejauh ini jumlah produksi batubara telah mencapai 25 juta ton per tahun. Adapun dalam lima tahun ke depan, Budi menyebut, pemerintah akan membangkitkan listrik yang membutuhkan 11 juta ton batubara. Selain itu, juga dibutuhkan sekitar 13 juta ton batu bara untuk pembangunan pabrik syngas, gas metanol, serta gasifikasi dari batu bara atau yang disebut dimethyl ether.
Karena itu, ke depan, produksi batubara di dalam harus dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan domestik. Bukan hanya di ekspor dalam bentuk barang mentah. "Kita butuh bangun pabrik yang berkelanjutan minimal dalam 30-50 tahun ke depan," ujar Budi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7).
Isu keberlanjutan sumber daya alam juga diperlukan oleh komoditas nikel. Ia mengatakan, saat ini ekspor barang mentah nikel hampir tiga juta ton per tahun. Sementara itu, jika pemerintah ingin membangun pabrik stainless steel yang merupakan barang jadi dari komoditas nikel, diperlukan setidaknya 5 juta ton per tahun.
Adapun kebijakan kedua, yakni riset teknologi hilirsasi minerba. Menurut Budi, negara lain seperti Cina dan Vietnam menerapkan kebijakan subsidi untuk mendukung riset teknologi.
"Pengalaman processing teknologi ini sangat berkompetisi saat ini. Negara lain kebutuhan risetnya dibantu penuh oleh pemerintah dan perguruan tinggi," ujarnya.
Lebih lanjut, kebijakan yang ketiga yakni mengenai ketersediaan energi. Budi mengatakan, perlu sumber daya energi, terutama listrik dalam jumlah yang besar namun dengan harga terjangkau. Tanpa itu, pabrik-pabrik hilirisasi komoditas minerba tidak akan jalan. Ia bahkan menyebut, berbagai negara menutup pabrik hilirisasi lantara penyediaan energi tidak mumpuni.
Menurut dia, terkait listrik, Indonesia harus mengoptimalisasi sumber daya air sebagai sumber pembangkit listrik. Sebab, PLTA merupakan cara pemenuhan energi listrik yang tergolong paling murah.
Adapun kebijakan terakhir, berkaitan dengan integrasi kebijakan fiskal. "Kalau kami akan investasi di industri hilir, kami ingin komoditas yang dijual untuk industri hilir mendapatkan insentif fiskal. Seperti misalnya insentif perpajakan. Ini lintas kementerian dan perlu sinergi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika