REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah menyusun skema baru untuk memaksimalkan operasional bus rapid transit (BRT), seperti salah satunya Transjakarta. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan yang tengah disusun yakni skema pembelian layanan atau buy the service.
"Jadi by the service ini adalah suatu skema baru kita untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dari sektor transportasi umum," kata Budi di Jakarta, Senin (1/7).
Dia menjelaskan skema dulu yang diberlakukan untuk operasional BRT yakni pemerintah yang membeli bus. Selanjutnya, bus tersebut diperbantukan kepada pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk menjalankan BRT.
Hanya saja, Budi mengakui dari sekian kabupaten dan kota yang menjalankan BRT tidak semuanya berjalan mulus. "Akhirnya munculah buy the service ini, artinya semuanya dari pusat juga punya anggarannya," ujar Budi.
Setelah anggaran tersebut disiapkan, Budi mengatakan nantinya operator yang akan membeli dan menyiapkan bus untuk BRT. Dengan begitu, dia mengatakan pemerintah tinggal membeli layananya saja.
"Kita tinggal bayar berapa kali pelayanan saja dalam satu hari misalnya. Jadi operator bukan dari pemerintah tapi dari swasta," tutur Budi.
Untuk penerapannya, lanjut dia, Kemenhub akan melakukan uji coba terlebih dahulu dengan skema tersebut. Budi menjelaskan uji coba skema membeli layanan tersebut akan diterapkan di tiga kota besar.
Budi mengakui, Kemenhub saat ini sudah menyusun lima kota untuk diterakan uji coba skema baru tersebut. "Tapi mungkin dari lima itu tiga dulu karena memang kemampuan anggaran kita. Tapi kalau ini bagus mungkin nanti akan diperbanyak," jelas Budi.
Budi memperkirakan ketiga kota tersebut yakni Medan,Solo, dan Palembang. Hanya saja, dia mengatakan penentuan kota nantinya juga membutuhkan kajian namun Palembang akan sangat memungkinkan karena untuk mendukung operasional lintas rel terpadu (LRT).
Ikuti Whatsapp Channel Republika