REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyarankan pemerintah memberikan penugasan impor gula mentah kepada pabrik gula milik perusahaan BUMN. Penugasan impor dinilai dapat meningkatkan kapasitas pabrik gula BUMN dan juga menguntungkan petani tebu.
Ketua Umum APTRI HM Arum Sabil mengatakan, pabrik gula yang dikelola PTPN semestinya mendapat prioritas penugasan impor gula mentah. Kata dia, keuntungan yang diperoleh dari pengolahan gula mentah, selain untuk mengisi kapasitas produksi yang tak terpakai, juga bisa digunakan untuk membeli tebu petani dan merevitalisasi mesin, sehingga tingkat rendemen bisa lebih tinggi.
Arum menambahkan, sejumlah pabrik gula pemerintah telah dimodernisasi sehingga dipastikan mampu berkompetisi dengan pabrik gula swasta. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah sebaiknya tak hanya menegaskan impor kepada pihak swasta.
"Sejumlah pabrik gula BUMN tutup karena kekurangan bahan baku. Kondisi kapasitas pabrik yang tak terpakai ini bisa diatasi dengan mengolah gula mentah sehingga pabrik gula BUMN bisa kembali beroperasi," kata Arum dalam keterangannya, Sabtu (29/6).
Dia menambahkan, pasokan tebu yang terjadi belakangan diakibatkan diakibatkan penyempitan lahan tebu dan semakin menurunnya minat petani menanam tebu karena harga tebu semakin murah. Kondisi tersebut makin diperparah dengan ketidakmampuan petani membeli pupuk dan mengatasi biaya pengolahan.
Kesiapan menerima penugasan impor juga diutarakan oleh Direktur Utama PTPN IX Iryanto Hutagaol. PTPN yang memiliki pabrik tebu mampu mengolah sekitar 500 ribu ton dalam satu musim giling.
Sementara, Dirut PTPN X Dwi Satrio sebelumnya menegaskan, PTPN X saat ini sudah menerapkan industri terintegrasi berbasis tebu. Produk yang dihasilkan bukan hanya gula, namun produk lain seperti biomass, bioetanol. "Tidak benar jika pabrik gula PTPN disebut tidak efisien dan teknologinya ketinggalan zaman," kata dia dalam sebuah acara diskusi, akhir pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
