REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat akhirnya menyerahkan penentuan trase jalan tol Padang-Pekanbaru kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini diambil karena proyek pembangunan jalur tol yang menghubungkan Provinsi Sumatra Barat dan Riau tersebut tak kunjung rampung sejak mulai digarap 2017 lalu. Bahkan hingga saat ini, pembebasan lahan baru sepenuhnya beres untuk ruas sepanjang 4 kilometer (km) pertama.
"Saya minta Pemda yang di depan. Mau trase mana? Daripada saya tentukan didebat lagi. Saya serahkan kepada Pemda mau trase yang mana, saya ikuti," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono usai menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (17/6).
Meski ada berbagai ganjalan dalam pengerjaan jalan tol Padang-Pekanbaru, Basuki menegaskan bahwa proyek yang menjadi bagian dari jalur tol Trans-Sumatra itu tetap dilanjutkan. Basuki menyebut, dinamika pembebasan lahan di Sumatra Barat tak terlepas dari kearifan lokal Minangkabau.
"Pak Wagub mengetuai pembebasan lahan setelah Pemilu itu. Oke kalau begitu khasnya Minang saya minta Pemda di depan yang tentukan trasenya. Nanti secara teknis kita lihat. Kalau iya, kita ikuti," kata Basuki.
Pemda diminta menentukan trase jalan tol yang dianggap memiliki risiko paling minimal dalam pembebasan lahan. Bila secara teknik dan perencanaan memungkinkan, maka lokasi tersebut akan dipilih untuk pembangunan jalan tol. Solusi ini diambil demi meredam polemik pembebasan lahan jalan tol yang hingga kini tak kunjung rampung.
"(Perkembangan) Belum ada. Masih yang 4 km itu. Belum ada perkembangan. Nanti kita malah mulai dari Riau juga. Supaya dua arah. Supaya kalau ada yang lambat saling memotivasi," jelas Basuki.
Awal tahun 2019 lalu, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan PT Hutama Karya selaku kontraktor sebetulnya menargetkan bisa melanjutkan pengerjaan proyek tol pada pertengahan Januari 2019. Proyek tol yang dicanangkan Presiden Jokowi pada Februari 2018 lalu ini sempat terhenti pengerjaan fisiknya selama 6 bulan karena masalah ganti rugi lahan.
Hingga Januari 2019, Pemprov Sumbar mencatat sudah ada satu bidang di ruas nol hingga 4,2 km pertama yang pembayaran ganti rugi sudah dilakukan. Sementara itu, kendala lahan masih terjadi di ruas 4,2 km hingga 30 km.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
