REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) siap memfasilitasi zona industri halal yang digagas oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kepala BPJPH Sukoso menyampaikan BPJPH akan melengkapi di sisi kebijakan dan regulasi.
"BPJPH (akan menyediakan) terkait dengan sediaan sarana prasarana layanan satu atap untuk menjamin produk yang dikeluarkan sesuai standar halal dan bersertifikat halal," kata dia pada Republika.co.id, Senin (17/6).
Sukoso menyampaikan hingga saat ini operator yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan BPJPH untuk Kawasan Industri Halal baru Kawasan Modern Cikande. BPJPH juga ikut meramu Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kawasan Industri Halal.
Kementerian telah merilis empat kawasan industri halal yang akan dikembangkan dalam waktu dekat. Diantaranya Batamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), dan Modern Cikande Industrial Estate.
Wilayah ini telah menjadi kawasan industri matang yang selanjutnya dapat ekspansi ke sektor halal. Sukoso menambahkan hingga saat ini JIEP masih tahap pertemuan. "Karena tiap-tiap Kawasan Industri Halal mengusung tema yang berbeda sebagai ciri mereka atau brand market," kata Sukoso.
Ide terkait zonasi industri halal telah digagas sejak 2014. Dalam lima tahun belakangan, pemerintah masih berkutat di segi regulasi. Sukoso mengatakan kebijakan halal sudah tertuang dalam UU 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Namun, harus menunggu Peraturan Pemerintah yang akhirnya sudah keluar per 3 Mei 2019. Hingga kini, BPJPH akhirnya baru bisa jalan. Sisi lainnya, pembangunan zonasi tersebut juga membutuhkan Peraturan Menteri Perindustrian yang saat ini masih dalam pembahasan.
Meski demikian, Sukoso mengatakan optimistis akan ada kawasan industri halal yang terbangun dalam lima tahun kedepan. "Harus optimistis," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
