REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melihat ada peluang bagi Indonesia untuk menggenjot kinerja ekspor di tengah situasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina. Masukan ini diberikan menyusul pernyataan Presiden Jokowi bahwa dua pekerjaan rumah (PR) terberat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional adalah defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyebutkan, salah satu siasat awal untuk meningkatkan nilai ekspor adalah dengan memperbaiki tim negosiasi dagang untuk membuka pasar-pasar baru.
Selain itu, Hariyadi juga meminta Presiden Jokowi untuk merapikan alokasi dana promosi dan dana riset yang saat ini 'tersebar' di berbagai kementerian dan lembaga. Bagi Hariyadi, dana promosi dan riset lebih baik dikelola secara terpaduk sehingga pemanfaatannya bisa maksimal untuk promosi produk Indonesia.
Produk-produk asal Indonesia ini nantinya bisa menyasar AS dan Cina yang saat ini sedang saling membatasi diri dalam menjalin perdagangan.
"Jadi jangan kita masih ke industri yang kita tahu bahwa itu kompetisinya ketat, kita masuk ke situ, kita enggak akan bisa menang.
Tapi kita misalnya mengekspor untuk mendevelop turunan kelapa sawit, jadi mencari nilai tambah yang negara lain itu tidak punya," kata Hariyadi usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (13/6).
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menambahkan, pemerintah memang sedang mencari celah secara bijak untuk bisa memanfaatkan situasi perang dagang. Indonesia, ujar dia, bisa menggantikan posisi Cina yang sebelumnya mengekspor komoditas unggulannya ke AS. Meski begitu, penjajakan perdagangan dengan AS dilakukan dengan hati-hati karena AS ingin jalinan dagang dengan Indonesia secara imbang dan saling menguntungkan.
"Nah kita juga harus melihat apa-apa saja yang bisa kita beli dari sana. Karena kalau kita hanya semata-mata ekspor ke AS, terjadi defisit yang makin melebar. Saat ini defisit AS atau surplus Indonesia ke sana (AS) 12,6 miliar dolar AS. Namun kalau itu semakin lebar maka AS bisa cabut lagi soal fasilitas GSP (Generalized system of preferences) kita," ujar Enggar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
