Kamis 13 Jun 2019 16:26 WIB

Menkeu: Beberapa Asumsi Makro Bakal Meleset

Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan yang diprediksi mengalami tekanan.

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Nidia Zuraya
Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili Menko Perekonomian memberikan sambutan dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 2018 Kemeterian/Lembaga pada bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (12/6).
Foto: Republika/Prayogi
Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili Menko Perekonomian memberikan sambutan dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 2018 Kemeterian/Lembaga pada bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (12/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, beberapa asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 akan meleset dari asumsi. Di antaranya, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan yang diprediksi mengalami tekanan. 

Sri menjelaskan, kondisi tersebut mungkin terjadi meskipun tekanan kenaikan suku bunga global akan berkurang secara drastis pada semester kedua tahun ini. 

Baca Juga

Asumsi makro lain yang diperkirakan meleset adalah lifting minyak dan gas. "Diperkirakan tidak tercapai atau ada risiko mengalami pencapaian lebih rendah dari asumsi," ujar Sri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6). 

Dengan kondisi tersebut, Sri menambahkan, terjadi tekanan terhadap pendapatan dan negara, terutama terlihat dari perpajakan. Risiko global menyebabkan penurunan ekspor, investasi dan pendapatan sejumlah perusahaan-perusahaan yang selama ini mengandalkan komoditas.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga diprediksi mengalami penurunan hingga akhir tahun. "Ini karena PNPB masih dominan dari sumber daya alam," kata Sri. 

Sementara itu, dari sisi belanja, tren belanja pemerintah diproyeksikan masih cukup menyesuaikan asumsi awal. Yakni, realisasi belanja 94 hingga 97 persen dengan penyerapan belanja diperkirakan 96 sampai 98 persen. Defisit di tahun ini juga diprediksi masih terkendali, sesuai dengan angka dalam Undang-Undang APBN. 

Sri menuturkan, berbagai proyeksi tersebut ditetapkan terutama dengan melihat lingkungan global. Dilihat dari perekonomian dunia, aktivitas ekonomi riil masih mengalami perlemahan yang diakibatkan adanya tensi perdagangan. Selain itu, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan partner dagangnya telah menimbulkan dampak negatif, terutama pada akhir 2018, yang kini masih mengalami eskalasi. 

Dari indeks perdagangan dan manufaktur global, Sri menuturkan, juga terlihat tren ke bawah. "Terutama terjadi pada akhir 2018 dan sekarang masih tetap berlangsung," katanya. 

Ketidakpastian global yang meningkat ini juga menyebabkan beberapa instansi internasional melakukan revisi proyeksi ekonomi global 2019. Salah satunya International Monetary Fund (IMF).

Pada tahun lalu IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia adalah 3,7 persen, kemudian direvisi menjadi 3,5 persen saat memasuki tahun 2019. Terakhir, IMF kembali menurunkan proyeksinya menjadi 3,3 persen. 

Sri menambahkan, Bank Dunia juga memperbaharui revisi pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 2,6 persen pada beberapa hari lalu. Angka tersebut turun 0,3 persen sejak proyeksi ekonomi sebelumnya. 

Berbagai penurunan proyeksi tersebut menggambarkan risiko ekonomi global untuk tahun ini telah termateralize atau telah terjadi. "Yaitu dalam bentuk downside risk akibat perang dagang," ucapnya. 

Faktor lain yang juga memberikan pengaruh adalah Brexit yang masih tidak pasti, fluktuasi harga komoditas dan tekanan kondisi geopolitik. Moderasi pertumbuhan ekonomi di China turut memberikan kontribusi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement