REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jelang lebaran tahun ini, Mentan Amran mengintruksikan pada seluruh ASN dibawah Kementerian Pertanian untuk dilarang menerima parcel atau bingkisan dari siapapun. Bingkisan yang dimaksud dapat berupa barang, diskon, fasilitas khusus atau bentuk lainnya menurut definisi gratifikasi KPK.
"Kami tegas katakan, tidak boleh ada pejabat atau staf yang menerima parcel, bingkisan atau hadiah dari siapapun. Saya tidak ingin integritas mereka diciderai dengan hal demikian", tegas Amran di sela kesibukannya meninjau kesiapan stok pangan jelang lebaran di Makassar, Ahad (2/6).
Untuk itu dia mengimbau semua asosiasi dan pengusaha pertanian tidak memberikan parcel ke Pimpinan dan staf Kementan dalam bentuk apapun. Selama 5 tahun memimpin kementerian, KPK sudah mengakui kinerja positif dalam pencegahan anti korupsi. 2017 dan 2018 Kementan mendapatkan penghargaan anti gratifikasi terbaik. Ini akan terus dipertahankan. BPK juga 3 tahun ini memberikan predikat WTP bagi Kementan.
Bekerja lebih jujur
Menteri Pertanian Amran Sulaiman
Amran menilai pencegahan gratifikasi akan membuat para ASN bekerja lebih jujur dan berintegritas. Untuk itu Mentan meminta Inspektorat Jenderal dan pimpinan eselon 1 juga aktif memantau perilaku dan potensi terjadinya korupsi di lingkungan Kementan.
Upaya-upaya konkrit pemberantasan gratifikasi dan korupsi yang telah dilakukan dengan baik di Kementan melalui penguatan kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), SMS Center, Whistle Blowing System (WBS), dan pembentukan Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) yang saat ini tentunya akan menjadi sarana pelengkap dalam menjaga jalannya roda pemerintahan di Kementerian Pertanian.
Menteri Amran Sulaiman menyapa pedagang pangan.
Mentan menyatakan puas dengan kesiapan antisipatif jajarannya terhadap kondisi stok pangan dan harga yang tetap stabil selama bulan ramadhan dan mendekati lebaran. "Ini semua berkat mereka mampu bekerja sepenuh hati tanpa memikirkan hal lainnya, selain memberikan yang terbaik bagi petani dan konsumen", tambahnya.