REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia menyebutkan demonstrasi terkait Pemilu pada 22 Mei 2019 yang diwarnai kericuhan tidak mengganggu kegiatan sistem pembayaran industri perbankan secara signifikan. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, transaksi untuk transfer dana justru meningkat.
Perry mengatakan kondisi industri perbankan pada puncak aksi 22 Mei 2019 dikategorikan berjalan normal. Meski demikian, BI dan anggota lainnya di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sangat menyayangkan terjadi kericuhan seusai aksi demonstrasi.
"Dari kemarin (Rabu, 22/5) perbankan berjalan normal. Apalagi hari ini. Hari ini sudah ada 13 bank yang mengambil penarikan dari BI untuk kebutuhan transaksi," kata Perry di Jakarta, Kamis (23/5).
Pada 22 Mei 2019, Perry merinci, transfer melalui sistem pembayaran di perbankan juga kondusif dengan volume yang lebih tinggi dibanding hari-hari reguler. Misalnya, kata Perry, transfer melalui layanan Real-Time Gross Settlement (RTGS) mencapai Rp 577 triliun atau meningkat sekitar 10 persen dari transfer di hari biasa yang sebesar Rp 524 triliun.
Sementara itu, transfer melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sebesar Rp 14 triliun dengan volume 696 ribu pada 22 Mei 2019.
"Jadi penyelenggaraan transaksi ekonomi untuk penyelesaian transaksi mengenai sistem pembayaran kliring di SKNBI maupun kliring besar (RTGS) itu berjalan normal," ujar dia.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan memang beberapa kantor cabang bank di lokasi demonstrasi seperti di Jalan MH Thamrin dan Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat tutup saat aksi demonstrasi. Namun hal itu tidak signifikan mengganggu aktivitas transaksi perbankan secara nasional.
"Sekarang ini kan zamannya transaksi elektronik. Jadi sekarang fisik kantornya tidak begitu penting. Kegiatan perbankan bisa dilakukan melalui layanan digital. Jadi tidak terlalu terpengaruh kemarin," ujar dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah meyakini aparat keamanan dari Polri dan TNI mampu memulihkan kondisi keamanan secara cepat sehingga tidak memberikan dampak terhadap kegiatan perekonomian.
Dunia usaha, kata Sri Mulyani, juga memberikan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah agar dapat menangani dinamika politik.
"Maka itu, kami berharap tidak ada disrupsi terhadap momentum pertumbuhan ekonomi dari situasi yang sekarang terjadi," kata Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
