Selasa 14 May 2019 17:43 WIB

Pemerintah Dorong Perubahan Struktur Ekonomi Syariah

Keuangan syariah harus diikuti oleh permintaan yang kuat di sisi riil.

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Friska Yolanda
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri), Ketua DSN-MUI KH Ma'ruf Amin (dua kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (dua kanan) dan Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo (kanan) saat peluncuran masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 di Jakarta, Selasa (14/5).
Foto: Republika/Prayogi
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri), Ketua DSN-MUI KH Ma'ruf Amin (dua kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (dua kanan) dan Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo (kanan) saat peluncuran masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 di Jakarta, Selasa (14/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan memperbaiki struktur ekonomi syariah Indonesia yang saat ini mencapai 20 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah tidak menargetkan peningkatan capaian tertentu melainkan mengubah strukturnya.

"Kita tidak tergetkan angka dulu, kalau pun angkanya sama, kita ingin strukturnya beda, perbanyak investasi juga produksi," kata dia di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (14/5).

Bambang mengatakan saat ini Indonesia unggul dalam konsumsi namun produksi masih rendah. Dengan meningkatnya investasi maka akan semakin besar peluang untuk produksi. Orientasi pemerintah akan bergeser menjadi ekspor.

"Dari yang nett impor jadi nett ekspor," kata dia.

Bambang menyampaikan caranya tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang salah satu tujuannya menciptakan ekosistem ekonomi syariah. Termasuk mengembangkan industri halal dan keuangan syariah.

Bambang mengatakan sektor keuangan syariah tidak bisa bergerak sendiri. Harus ada permintaan yang kuat di sisi riil sehingga mendorong pengembangan sektor lain seperti ekonomi syariah.

Ketua KNKS, Ventje Rahardjo mengatakan lima sektor riil yang akan dikembangkan adalah makanan minuman, farmasi, pariwisata halal, kosmetik dan media. Selain itu, pengembangan keuangan syariah akan fokus pada sektor ritel banking. 

Secara umum MEKSI 2019-2024 merekomendasikan empat langkah dan strategi utama. Pertama penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. Kedua, penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana

induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini.

Ketiga, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain. Keempat, penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce, marketplace) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement