REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, sistem pertanian secara klaster menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sawah yang rumit di Indonesia. Dengan berkelompok, para petani mampu mengelola sawah dengan lebih maksimal dan kualitas yang dihasilkan bisa lebih merata.
Darmin menjelaskan, sistem klaster dapat menjadi solusi di tengah banyaknya lahan sawah yang semakin menyempit di Indonesia. Kondisi yang ada saat ini dapat menyebabkan ‘pergulatan’ soal harga. "Sementara harga di konsumen tinggi, harga di tingkat petani terlalu rendah," ujarnya dalam acara Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, Kamis (9/5).
Darmin menyebutkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pernah mencoba membuat program satu desa satu komoditas. Program ini dapat menjadi modal untuk menciptakan sistem klaster yang juga bisa diterapkan di kalangan petani.
Tapi, Darmin mengatakan, tantangan terbesar saat ini adalah kualitas bibit yang berbeda-beda di setiap petani. Hal tersebut mengakibatkan hambatan pada proses penjemuran atau pengeringan.
"Kalau yang punya benih bagus, pasti tidak mau bercampur dengan gabah yang berkualitas jelek," tuturnya.
Darmin menyebutkan, isu lahan dan bibit masih menjadi permasalahan yang kurang dilihat. Selama ini, penyesuaian harga di hilir lebih menjadi prioritas. Padahal, lahan merupakan permasalahan hulu yang harus diselesaikan untuk mengatasi urusan berikutnya.
Apabila tidak segera mengubah pengelolaan di tingkat petani, Darmin cemas, tingkat produktivitas hasil pertanian di Indonesia tidak akan membaik secara kualitas maupun kuantitas. Target swasembada pangan pun semakin sulit tercapai.
Darmin mengatakan, upaya tersebut dapat memanfaatkan dana desa yang kini sudah digelontorkan pemerintah selama empat tahun terakhir. "Kita dapat memulai sesuatu yang baru dengan dana desa ini," ucapnya.
Melalui dana desa, tiap kelompok petani juga dapat membangun lumbung padi. Tujuannya, agar petani tidak sekadar menanam, juga berperan serta dalam processing. Dampaknya, biaya produksi mereka dapat ditekan dibanding dengan menyewa mesin pengolahan di pihak lain.
Lumbung padi juga memungkinkan petani menyimpan hasil produksi yang belum sempat terjual atau sengaja disimpan ketika harga sedang tidak bagus. "Upaya ini memungkinkan agar harga di pasaran tidak menyusahkan konsumen, tapi tetap sejahterakan petani," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan jajarannya untuk berinvoasi dalam membuat program baru. Menurutnya, Kementerian/ Lembaga (K/L) ‘hanyut’ dalam rutinitas program dan anggaran pembangunan akan membuat Indonesia selalu masuk dalam middle income trap atau jebakan kelas menengah.
Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih besar pada 2045 atau 100 tahun usia kemerdekaan. Tapi, untuk masuk ke sana tidak akan mudah. Salah satu tantangan yang disebutkan Jokowi adalah negara tidak dapat mengupayakan model pembangunan baru dari waktu ke waktu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika