REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi mengatakan, ketahanan pangan merupakan masalah kompleks. Penanganannya memerlukan sinergi dari seluruh sektor pembangunan, mulai sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan ekonomi.

Selain itu, kata dia, ketahanan pangan juga sangat strategis mengingat tidak ada negara yang mampu melakukan pembangunan tanpa menyelesaikan terlebih dahulu masalah pangannya. Dia menjabarkan, terdapat keterkaitan antara ketahanan pangan dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan juga keamanan.

“Maka itu, pembangunan ketahanan pangan yang kokoh merupakan syarat mutlak bagi pembangunan nasional. Kementan juga berupaya memperkecil risiko terjadinya kerawanan pangan,” kata Agung dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Senin (29/4).

Untuk menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, kata dia, Kementan telah menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memonitor situasi ketahanan pangan wilayah.

Dia menambahkan, FSVA mempunyai peran  strategis dalam penentuan target intervensi program. Adapun BKP, menurut Agung, memanfaatkan FSVA sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan lokasi program seperti Program Aksi Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (KMP), Pengembangan Koorporasi Usahatani (PKU) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Selain itu, FSVA juga digunakan untuk mengidentifikasi wilayah rentan rawan pangan oleh Bappenas, dalam memfokuskan program Scale Up Nutrition (Sun) movement yang salah satunya fokus pada Gerakan 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). “Ini dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals),” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika