REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan pegembangan kilang Cilacap masih tetap jadi salah satu prioritas. Untuk menunjukkan hal ini Presiden Joko Widodo sampai harus memanggil jajaran menteri terkait untuk membahas kelanjutan proyek pengembangan kilang yang saat ini dikelola oleh Pertamina.
"Iya tadi ada pembahasan kilang Cilacap (di Istana)," kata Arcandra Tahar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kementerian ESDM, Kamis (18/4).
Sayangnya Arcndra tidak mau berkomentar lebih jauh terkait langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah untuk mempercepat proses pengembangan kilang yang sekarang dikerjasamakan dengan Saudi Aramco.
Pemanggilan para pembantu Jokowi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan antara Presiden dengan Raja Arab Saudi pekan lalu, dimana kelanjutan kilang juga sempat disinggung.
Arcandra hanya bisa membeberkan bahwa pemerintah tetap berkeyakinan bahwa proyek kilang tetap harus berjalan. Adapun masalah yang dinilai masih jadi ganjalan untuk kelanjutan pengembangan kilang sedang dicarikan solusi dan akan segera diselesaikan dalam waktu dekat. "Kita dorong, semoga secepatnya," ujarnya.
Ditemui di Istana Negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah Indonesia akan memberi insentif pajak berupa tax holiday kepada investor Arab Saudi dalam pembangunan kilang Cilacap, Jawa Tengah.
"Mereka (investor Arab Saudi) kalau kriteria memang pasti akan mendapatkan tax holiday," ujar Sri, Kamis (18/4).
Menurut Sri, pembangunan kilang Cilacap adalah salah satu proyek yang diprioritaskan karena menyangkut ketahanan energi Indonesia. "Bidangnya memang ini kan bidang yang diprioritaskan republik. Untuk kriteria mendapatkan tax holiday memenuhi," lanjut dia.
Dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi belum lama ini, salah satu yang dibahas adalah lanjutan kerja sama antara Saudi Aramco dengan Pertamina. Saat Jokowi bertemu dengan Menteri Energi, Industri, dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi Khalid Al-Falih turut dibahas isu yang menghambat kerja sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
