Selasa 16 Apr 2019 16:36 WIB

Rini akan Bahas Super Holding dengan Presiden

Pembentukan superholding untuk meningkatkan daya saing BUMN.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolanda
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menghadiri peluncuran Kontak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur atau KIK Dinfra yang dilakukan PT Jasa Marga (Persero) Tbk bekerja sama dengan PT Mandiri Manajemen Investasi di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (15/4).
Foto: Republika/Rahayu Subekti
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menghadiri peluncuran Kontak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur atau KIK Dinfra yang dilakukan PT Jasa Marga (Persero) Tbk bekerja sama dengan PT Mandiri Manajemen Investasi di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (15/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tengah dmerencanakan an mengkaji pembuatan super holding. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pihaknya masih akan membahas pembentukan super holding tersebut. 

"Belum-belum (kapan pembentukan super holding) nanti bicarakan dengan bapak presiden," kata Rini di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Selasa (16/4). 

Baca Juga

Dengan adanya rencana tersebut, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan pada dasarnya tujuan pembentukan super holding atau Holding Company (HC) di Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan daya saing BUMN. Artinya, kata Toto, super holding tersebut diharapkan dapat meningkatkan value creation BUMN. 

"Sehingga dengan begitu nilainya lebih tinggi dibandingkan masing-masing BUMN itu jika berdiri sendiri-sendiri," tutur Toto. 

Toto menjelaskan konsep tersebut sudah ada sejak masterplan BUMN dibuat pada 2000. Rencana tersebut menurut Toto saat ini tengah dikebut implementasinya sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Dalam jangka panjang, lanjut Toto, dia memperkirakan inisiasi pembentukan super holding cukup fisibel. "Ini jika dikerjakan sepanjang masing-masing sektoral super holding yang sekarang sudah jalan dan rencana pembentukan sektoral yang lain berjalan dengan efektif," ungkap Toto. 

Dia menjelaskan seperti di Singapura yakni Temasek Holdings dan di Malaysia yaitu Khazanah Nasional Berhad merupakan model super holding yang mengelola portfolio aset. "Dan ini bersifat non-operating holding," ujar Toto. 

Toto mengatakan di Malaysia dan Singapura tidak ada Kementrian BUMN karena ada super holding. Menurutnya, anggota dari super holding tersebut terdiri atas perusahaan BUMN yang bersifat profit oriented

Sebelumnya, Rini mengatakan nantinya super holding akan menggantikan posisi Kementerian BUMN. "Ya Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada superholding," kata Rini di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (15/4).  

Selain itu, calon presiden nomor urut satu Joko Widodo (Jokowi) dalam debat putaran terakhir, Sabtu (13/4) juga mengatakan holding BUMN akan menjadi salah satu strateginya. Apabila kembali terpilih, Jokowi akan membangun sejumlah holding BUMN, baik yang bersifat konstruksi, migas, maupun yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, dan perdagangan.

"Akan ada holding-holding dan di atasnya (ada) //super holding. Dengan kekuatan holding yang besar kita akan mudah mencari capital, modal," ujar Jokowi.

Untuk itu, Jokowi meminta BUMN harus berani keluar 'kandang' menjadi pionir ke luar negeri, membuka pasar, dan jaringan. Dengan begitu, BUMN kecil dapat mengikuti BUMN besar. Sebab, Jokowi menilai perusahaan karya Indonesia sudah banyak yang mengerjakan proyek infrastruktur besar di Timur Tengah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement