Senin 15 Apr 2019 17:50 WIB

Hapus Kementerian BUMN, Pemerintah Bikin Super Holding

Konstol pemerintah terhadap superholding BUMN langsung oleh presiden.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolanda

Foto: Republika/Rahayu Subekti

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menghadiri peluncuran Kontak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur atau KIK Dinfra yang dilakukan PT Jasa Marga (Persero) Tbk bekerja sama dengan PT Mandiri Manajemen Investasi di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (15/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini tengah merencanakan untuk membuat lembaga super holding BUMN. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan nantinya lembaga tersebut akan menggantikan posisi Kementerian BUMN.

"Ya Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada super holding," kata Rini di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (15/4).

Baca Juga

Rini menjelaskan nantinya Kementerian BUMN bentuknya akan sama seperti holding BUMN milik Singapura yakni Tamasek Holdings dan milik Malaysia yakni Khazanah Nasional Berhad. Meskipun begitu, Rini menegaskan kontrol pemerintah tidak akan hilang setelah super holding BUMN dibentuk.

Dia mengatakan justru pemerintah dapat memantau super holding BUMN secara langsung. "Sama seperti Khazanah juga lasung ke perdana menteri (PM). Tamasek juga langsung ke PM. Jdi nanti super holding juga langsung ke presiden," jelas Rini.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Hanya saja, Rini memastikan nantinya bentuk super holding BUMN tidak seperti birokrasi atau kementerian seperti saat ini. Rini mengatakan Presiden Joko Widodo mengharapkan dengan dibentuknya super holding maka BUMN dapat dikelola secara profesional.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut satu Joko Widodo (Jokowi) dalam debat putaran terakhir, Sabtu (13/4) mengatakan holding BUMN akan menjadi salah satu strateginya. Apabila kembali terpilih, Jokowi akan membangun sejumlah holding BUMN, baik yang bersifat konstruksi, migas, maupun yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, dan perdagangan.

"Akan ada holding-holding dan di atasnya (ada) super holding. Dengan kekuatan holding yang besar kita akan mudah mencari capital, modal," ujar Jokowi.

Untuk itu, Jokowi meminta BUMN harus berani keluar 'kandang' menjadi pionir ke luar negeri, membuka pasar, dan jaringan. Dengan begitu, BUMN kecil dapat mengikuti BUMN besar. Sebab, Jokowi menilai perusahaan karya Indonesia sudah banyak yang mengerjakan proyek infrastruktur besar di Timur Tengah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika