REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Badan Perencanaan dan Pembanggunan Nasional (Bappenas) siap menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Konservasi Global, RARE, menyiapkan pendanaan sektor perikanan dan konservasi laut berkelanjutan di Indonesia. Pendanaan tersebut akan menggunakan skema blended finance.
Blended finance merupakan skema pendanaan yang dapat berasal dari lembaga filantropi, dana publik, dana bilateral dan multilateral, serta dana swasta untuk konservasi yang digerakkan oleh komunitas. Blended finance bertujuan agar pemerintah Indonesia dapat menarik investasi mendukung perbaikan sektor tersebut.
“Kami telah menyelesaikan fase satu dari tiga fase yang meliputi pengaturan kerangka kerja, implementasi, dan kelembagaan,” kata Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam acara Blended Finance on Marine Conservation and Fisheries di Washington DC, Amerika Serikat, melalui siaran pers, Jumat (12/4).
Bambang mengatakan, pihaknya juga sepakat untuk membentuk Marine Financing Authority (MFA) yang mengikuti cetak biru struktur otoritas swadana tradisional melalui penyediaan layanan dan fungsi penerbitan utang ke nelayan lokal.
Ia menjelaskan, struktur blended finance mencakup beberapa komponen utama seperti investor, penjamin, otoritas, otoritas pembiayaan kredit dan badan pengatur yang terdiri dari dewan direksi dan otoritas manajemen. Pendanaan yang diperoleh kemudian akan dikelola oleh suatu komunitas yang mumpuni.
RARE sebagai komunitas telah bekerja sama dengan berbagai komunitas di Indonesia selama lebih dari 15 tahun. Kerja sama itu meliputi membangun kemitraan yang kuat dan beragam, meliputi kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, lembaga akademis, dan LSM.
Sejak 2010, RARE bersama para mitra dari taman nasional, kantor regional Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta lembaga swadaya lainnya juga telah menjalankan 37 kampanye perikanan di Indonesia, Malaysia, dan Timor Leste.
Bambang menilai, Indonesia berpeluang besar untuk dapat menerapkan blended finance. “Indonesia memiliki peluang untuk berkontribusi pada desain dan implementasi struktur blended finance inovatif pertama dengan target manajemen perikanan dan konservasi laut berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, ekonomi Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan dan masih terus membutuhkan sumber daya tambahan untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Di satu sisi, iklim investasi di Indonesia semakin baik.
Pada bidang konservasi laut, ia menargetkan sedikitnya 30 juta hektare pada tahun 2030. Karena itu, Indonesia membutuhkan pendanaan yang besar untuk dapat memenuhi tujuan tersebut. “Pada perikanan, kita juga membutuhkan dana untuk meningkatkan perikanan skala kecil, sehingga kita harapkan lebih dari 90 persen perikanan Indonesia di pantai hingga 12 mil laut,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk mendukung pencapaian target Suistanable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-14 yang menyatakan bahwa kehidupan di bawah air yang mencakup sektor kelautan dan perikanan, maka Pemerintah Indonesia akan melakukan empat hal.
Pertama, mendukung pengembangan struktur keuangan yang memperkuat pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan transparan dalam mencapai target pembangunan. Kedua, menjembatan investasi swasta terhadap rantai nilai perikanan melalui pengembangan struktur keuangan campuran yang dapat mendorong masyarakat untuk dapat mengimplementasikan program perikanan berkelanjutan.
Ketiga, mengembangkan kebijakan keuangan untuk investasi di sektor pembangunan ramah lingkungan melalui obligasi hijau. Serta keempat, mendukung studi terkait mekanisme transfer dana antar pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
