Jumat 29 Mar 2019 13:48 WIB

Wapres JK Gelar Rapat Bahas Fasilitas Dagang AS

Pemerintah AS berencana meninjau kembali pemberian fasilitas dagang untuk Indonesia

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Nidia Zuraya
AS mencabut fasilitas GSP untuk Indonesia.
Foto: republika
AS mencabut fasilitas GSP untuk Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah menteri di bidang ekonomi menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membahas kondisi ekspor Indonesia. Para menteri yang terdiri atas Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tiba di Kantor Wapres, Jakarta pada Jumat sekitar pukul 10:00 WIB.

"Obrolan secara keseluruhan melihat bagaimana peningkatan ekspor kita," kata Enggartiasto mewakili para menteri yang hadir menjelaskan kepada media.

Baca Juga

Menurut Enggartiasto, Wapres juga menanyakan tentang progres dari fasilitas keringanan tarif atau generalized system of preferences (GSP) dari pemerintah Amerika Serikat. GSP merupakan program Pemerintah AS untuk mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang berupa pembebasan bea masuk ribuan produk termasuk dari Indonesia, ke negeri Paman Sam tersebut.

Enggartiasto mengapresiasi Indonesia masih diberi kesempatan mendapatkan GSP tersebut. Mendag menambahkan pemerintah AS menilai surplus perdagangan Indonesia besar terhadap AS.

"AS menyatakan dia tidak memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tapi tolong jangan dibatasi 'market access' mereka," jelas Enggartiasto.

Pertemuan itu berakhir pada sekitar pukul 11:15 WIB.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement