REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inpex Corporation selaku kontraktor Blok Masela mengaku masih melakukan pembahasan dengan pemerintah terkait revisi Plan Of Development (POD) Blok Masela yang rencananya akan dikembangkan di daratan. Specialist Media Relations Inpex Corporation Moch N Kurniawan menjelaskan hingga kini perusahaan dan pemeriintah masih berdiskusi untuk mencapai angka keekonomian proyek yang efisien dan kompetitif.
"Mengenai detail soal teknis, biaya maupun insentif, kami bisa berkomentar karena masih berdiskusi, berkonsultasi dengan pemerintah.Tapi intinya memang mesti tercapai proyek yang efisien dan keekonomiannya kompetitif," ujar Iwan saat dihubungi, Selasa (26/3).
Iwan menjelaskan perusahaan sendiri sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah inisiatf untuk bisa menentukan biaya proyek yang lebih akurat melalui mekanisme Pre-FEED yang sudah ditempuh oleh perusahaan.
Dari Pre-FEED yang dilakukan perusahaan didapatkan Pekerjaan Pre-FEED ini meliputi membuat desain awal dari kilang LNG Darat Abadi dan fasilitas proyek LNG Abadi lainnya seperti FPSO (Floating Production Storage and Offloading), dan pipa. Selain itu pekerjaan pre-FEED juga mencakup memperkirakan biaya proyek dan jadwal proyek kedepannya.
"Desain Awal ini telah disepakati bersama dengan pemerintah dan pekerjaan pre-FEED ini telah juga mempertimbangkan kompleksitas dari proyek LNG Abadi yang terletak jauh di lepas pantai, laut dalam serta lokasi yang jauh dari infrastruktur," ujar Iwan.
Pembahasan mengenai struktur biaya ini juga diamini oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Sucipto. Ia menjelaskan hingga saat ini antara pemerintah dan pihak kontraktor masih membahas perihal biaya pengembangan. Kedua belah pihak belum mendapatkan kata sepakat atas besaran biaya pengembangan blok yang terletak di Laut Arafura, Papua ini.
"Kita masih diskusi mengenai biaya. Pemerintah sesungguhnya berkeinginan supaya ini segera jalan," ujar Dwi dalam kesempatan terpisah.
Dwi mengungkapkan pembahasan mengenai biaya memakan waktu karena SKK Migas ingin memastikan biaya modal yang dikeluarkan wajar dan rasional. Namun, ia tak merinci berapa alokasi belanja modal (capex) yang diperlukan dalam rencana perusahaan.
"Misalnya, kami bikin bangunan, supaya tahan gempa tembok dibikin dengan ketebalan satu meter itu kan aman juga tapi kan itu berlebihan. Kayak angka-angka seperti itu kami diskusikan. Yang penting nanti bagaimana capex bisa yang rasional," jelasnya.
Namun Dia memastikan bahwa proyek pengambangan Blok Masela ini akan tetap dilakuan di Darat. Ia menjelaskan selain biaya yang diklaim lebih murah dibandingkan skema terapung, pengembangan di darat akan memberikan dampak perekonomian berganda bagi masyarakat.
Blok Masela sendiri merupakan salah satu lapangan migas dengan cadangan gas yang cukup besar. Lapangan yang kerap disebut lapangan gas abadi ini sudah dikelola oleh Inpex dan Shell sejak 30 tahun lalu. Saat perpanjangan kontrak, pemerintah meminta kontraktor untuk bisa mengubah skema pengembangan yang semula berada di lepas pantai menjadi di darat.
Padahal, di Tahun 2014, Inpex bersama Shell merevisi PoD setelah ditemukannya cadangan baru gas di Lapangan Abadi, Masela dari 6,97 triliun kaki kubik (TCF) ke level 10,73 TCF. Di dalam revisi tersebut, kedua investor sepakat akan meningkatkan kapasitas fasilitas LNG dari 2,5 MTPA menjadi 7,5 MTPA dengan skema di laut (offshore).
Konsekuensinya, Inpex harus mengulang kembali proses kajian pengembangan LNG dengan skema baru. Rencananya, kapasitas produksi kilang nantinya mencapai 150 juta kaki kubik per hari (mmscfd) gas pipa dan 9,5 juta ton per tahun (MTPA) gas alam cair (LNG).
Ikuti Whatsapp Channel Republika