REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan Pemerintah Indonesia dapat melakukan tindakan balasan atau retaliasi kepada Uni Eropa, karena melarang produk kelapa sawit Indonesia. JK menilai, diskriminatif Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia adalah persoalan yang serius.

Itu karena bisnis sumber daya alam sawit atau CPO memiliki nilai yang besar dan berperan dalam perekonomian Indonesia. "Kalau memang tidak mau beli, menahan dengan aturan, maka kita juga bisa membuat retaliasi yang sama. kalau seperti tadi oke kita tidak beli air bus lagi, itu juga hak kita," ujar JK saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/3).

Menurutnya, jika Uni Eropa masih bersikukuh membuat aturan diskriminatif tersebut, Indonesia juga mempunyai hak untuk membuat aturan yang serupa, sebagai langkah melawan Uni Eropa.

JK menilai wajar jika Pemerintah melakukan tindakan balasan, karena tindakan Uni Eropa merugikan Indonesia. Ia menerangkan, tidak hanya korporasi, tindakan Uni Eropa itu merugikan 15 juta masyarakat Indonesia yang terlibat langsung maupun tidak langsung dari bisnis sawit nasional.

"Kita tidak mengatakan perang dagang, retaliasi saja. Artinya, kalau you larang 10, kita lawan 10 juga. Kita sih tidak mau, tapi dibawa keterpaksaan. Kalau ekspor menurun, berarti devisa kita turunkan. Kalau devisa kita turun, kita mau bisa bayar bagaimana bahan mereka," ujar JK.

Namun demikian, JK tetap berharap persoalan sawit di Uni Eropa dapat selesai melalui negosiasi atau paling tidak di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). "Ya biasanya kita bisa selesaikan dengan negosiasi atau lewat WTO kalau memang terpaksa. Ya kita lewati dulu prosedur yang ada, tidak langsung main gebrak saja. Kita semua kan anggota WTO. Jadi lewat itu," ungkap JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika