REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyampaikan apresiasi atas sinergi Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurut dia, sinergi dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga bagi pertumbuhan DKI Jakarta.
"Kita bahas bersama dan punya nilai yang sangat strategis karena pengendalian inflasi di Jakarta berdampak pada inflasi di Indonesia dan selama ini interaksi sangat positif," ujar Anies di Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Senin (25/3).
Ia menekankan, kolaborasi bersama BI akan terus dilanjutkan. Menurut dia, hal itu sebagai upaya pengendalian inflasi, menjaga ketersediaan kebutuhan, dan stabilitas harga pangan, serta mewujudkan sistem transaksi elektronik secara digital.
"APBD DKI Jakarta di tahun 2019 ini mencapai 89,08 triliun rupiah. Ini diharapkan akan bisa menjadi pendorong dan juga menjadi stimulus perekonomian daerah, khususnya di wilayah ibu kota," ujar Anies, Senin (25/3).
Ia mengatakan, DKI memiliki infrastruktur dan ekosistem yang maju. Dari sisi infrastruktur, Jakarta menjadi tempat di mana platform digital sangat berkembang. Masyarakat juga sangat melek digital.
Sehingga menurut Anies, hal itu dapat menjadi peluang membangun sebuah sistem keuangan yang lebih baik. Ia mengatakan, dengan digital memungkinkan pemprov dan BI bisa memantau, memprediksi, dan melakukan ekstrapolasi dengan lebih baik.
Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan BI telah mampu menjaga inflasi DKI Jakarta berada pada level yang rendah dan terkendali. Hal tersebut telah mengantarkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai TPID Provinsi terbaik se-Jawa pada pagelaran Rakornas TPID 2017.
Selain itu, pencapaian inflasi DKI Jakarta pada 2018 yang sebesar 3,3 persen (yoy) atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,7 persen (yoy). Serta searah dengan sasaran capaian inflasi nasional 3,5±1 persen.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta juga telah menghasilkan pencapaian yang positif, dengan share perekonomian yang terbesar yakni 17 persen dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Pada 2018, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga sebesar 6,2 persen (yoy).
Hal itu ditopang kinerja positif beberapa sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memajukan perekonomian nasional dan daerah, termasuk di Provinsi DKI Jakarta, menjadi barometer perekonomian Indonesia.
Pemprov DKI Jakarta menggunakan data-data dan analisis dari BI untuk pengambilan kebijakan bagi pembangunan ekonomi DKI Jakarta. Termasuk dalam pemetaan atas pemenuhan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok dan stabilitas harga.
"Bermanfaat di dalam kita melakukan proyeksi, melakukan prediksi, sekaligus juga dalam kita melakukan ekspansi dari mana saja Jakarta bisa mendapatkan seluruh pasokan (pangan)," kata Anies.
Ia berharap melalui forum TPID DKI Jakarta dapat meningkatkan hal-hal strategis untuk perkembangan perekonomian di Jakarta. Khususnya, lanjut Anies, adopsi sistem digital di dalam pengelolaan keuangan menjadi program utama.
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengungkapkan, kerja sama yang erat dan koordinasi yang terjalin antara BI dan Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, sinergitas mampu menjaga inflasi Ibu Kota berada di level yang rendah dan terkendali.
"Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta juga telah menghasilkan pencapaian yang positif, dengan share perekonomian yang terbesar dengan 17 persen, dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia," ujar Dody.
Dalam sertijab yang digelar Senin (25/3) tersebut, Hamid Ponco Wibowo dilantik sebagai kepala perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta yang baru, menggantikan Trisno Nugroho.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
