REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) pada Rabu (6/3). Ada dua topik yang dibicarakan bersama para menteri Kabinet Kerja, yakni pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEMPPKF) untuk tahun anggaran 2020. Sebagai pembuka, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap mengantisipasi dinamika perekonomian dunia dalam menyusun kebijakan.

"Baik terkait normalisasi kebijakan moneter di AS, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di Tiongkok, maupun keamanan dan geopolik dunia," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (6/3).

Presiden juga menyampaikan, penyusunan RKP dan KEMPPKF 2020 dilakukan demi menjaga keberlanjutan pembangunan yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) oleh Bappenas. Meski suasana pilpres dan pileg sudah terasa kental, Jokowi tetap meminta seluruh menteri menjalankan tahapan kerja teknokratis secara berkesinambungan.

"Karena tahapan ini sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020 dengan mengacu pada RPJMN teknokratik yang sedang difinalisasi di Bappenas," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menekankan bahwa fokus pembangunan pemerintah di tahun 2020 nanti menyasar sumber daya manusia (SDM) setelah selama empat tahun terakhir pembangunan diprioritaskan untuk infrastruktur. Untuk itu, Presiden juga mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai salah satu sumber pembiayaan, sangat terbatas.

Menyiasati terbatasnya APBN untuk membiayai pembangunan, Presiden meminta jajarannya melibatkan dunia usaha dalam menjalankan program kerja, termasuk dengan membuka ruang investasi dan meningkatkan ekspor. Ia juga meminta masing-masing kementerian melanjutkan reformasi untuk memperderas laju investasi.

"Demi memperkuat kepercayaan para pelaku usaha, agar bisa menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya, membuka lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika