REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menilai, salah satu penyebab banjirnya produk impor di platform e-commerce adalah insentif yang minim terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal. Dampaknya, daya saing produk dalam negeri menjadi kurang kompetitif jika dibandingkan produk luar negeri, terutama China dan Vietnam.
Rosan menjelaskan, insentif yang dimaksud beragam. Mulai dari pelatihan membuat produk maupun pengemasan berstandar internasional hingga pengurangan pajak. "Tindakannya harus bersifat komprehensif," tuturnya ketika ditemui di Jakarta, Rabu (27/2).
Ragam insentif permodalan maupun tenaga kerja tersebut dinilai Rosan lebih efektif dibandingkan pemerintah sekadar mewajibkan pengusaha marketplace memberikan porsi pada produk lokal. Sebab, permasalahan utamanya adalah produk UMKM dalam negeri sendiri masih minim.
Dengan insentif ini, diharapkan juga produksi para UMKM lokal dapat konsisten. Terutama melalui pendampingan secara terus menerus oleh pemerintah maupun penyelenggara marketplace. "Cara lain, marketplace bisa adakan inkubator yang mempertemukan pengusaha UMKM secara rutin," ujar Rosan.
Rosan memperkirakan, produk lokal di e-commerce saat ini hanya berkisar antara tujuh hingga delapan persen. Sisanya, diisi dengan produk luar negeri. Persentase ini terbilang tidak normal dan membutuhkan tindakan cepat dari para pemangku kepentingan, terutama pemerintah.
Apabila dibiarkan begitu saja, Rosan mencemaskan, e-commerce Indonesia hanya sekadar mempromosikan produk luar negeri. Di sisi lain, kontribusi terhadap UMKM yang merupakan motor penggerak perekonomian Indonesia semakin kecil. "Ini patut diwaspadai," katanya.
Dampak jangka panjangnya, Rosan mengatakan, industri dalam negeri dapat terganggu dan tidak berkelanjutan. Neraca dagang di kemudian hari pun berpotensi terganggu jika produk impor dibiarkan merajalela di e-commerce Indonesia.
Rosan mengatakan, banyak manfaat yang akan didapatkan negara ketika produk lokal mendominasi e-commerce. Salah satu di antaranya, produk Indonesia semakin dikenal di pasar internasional dan dapat menjadi ‘cerminan’ akan kualitas industri dalam negeri.
Menurtunya, tidak menutup kemungkinan, mereka dapat menjadi daya tarik investor asing untuk mengalirkan dananya ke Indonesia.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah akan memberikan lebih banyak program kredit usaha rakyat (KUR) kepada industri kecil dan menengah (IKM) untuk mendukung keberadaan produk lokal di e-commerce. Edukasi, terutama mengenai teknologi pembayaran, juga terus dilakukan guna memberikan pengusaha IKM untuk lebih terbuka dengan perkembangan digitalisasi pembayaran.
Kemenperin mencatat, IKM merupakan sektor mayoritas dari populasi industri di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan penguatan daya saing IKM yang kini sudah mencapai 4,4 juta unit. "Oleh karena itu, kami akan mendukung upaya-upaya untuk menyokong IKM," tutur Airlangga.