REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengapresiasi kinerja petani yang berhasil mengembangkan lahan rawa di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Senin (25/2). Menurutnya, setelah melewati berbagai kajian dan perjuangan panjang tentang pemanfaatan lahan rawa selama tiga tahun, para petani kini telah berhasil memanen padi jenis unggul.
“Sebelum panen ini, kami teliti dulu bibit apa yang cocok untuk ditanam di lahan rawa. Akhirnya kami menemukan inpari 3 dan 2 yang cocok, dan inilah hasilnya,” kata Amran usai meninjau prosesi panen padi varietas unggul di lahan rawa, Desa Parau, Kabupaten Tanah Laut, Senin (25/2).
Dengan memetik hasil panen perdana lahan rawa, pihaknya optimstis dapat mengembangkan potensi lahan rawa seluas 500 ribu hektare ke depannya. Fokus penggarapan lahan, kata dia, akan tertuju di Kalimantan Selatan (200 ribu hektare), Sumatera Selatan (200 ribu hektare), Jambi (50 hektare), dan Bengkulu (50 hektare).
Amran menjelaskan, potensi lahan rawa dapat membuahkan kesejahteraan kepada petani karena dapat menahan biaya produksi yang rendah. Menurutnya, dengan produksi hasil tani lahan rawa terwujud, budaya masyarakat tani tradisional secara berangsur-angsur dapat melirik potensi tani modern.
Lahan rawa yang dijadikan lahan pertanian.
Sehingga akhirnya, kata dia, produktivitas hasil tani semakin membaik dan dapat menyuplai kebutuhan pangan secara nasional. Pasalnya, masih terdapat 10 juta lahan rawa yang belum termanfaatkan.
“Kalau ini semua tergarap dengan baik, hitungan kita Indonesia dapat menyuplai pangan ke 500 juta sampai satu miliar penduduknya di masa depan,” kata dia.
Meski demikian, pihaknya mengaku masih banyak yang belum sempurna dari program lahan rawa. Salah satunya terkait kendala teknis di lapangan semisal tata kelola air dan juga pengaruh iklim. Namun dia menegaskan, hal itu dapat ditindaklanjuti dengan kajian secara komprehensif secara bersama-sama.
“Intinya, kita bisa duduk bareng dengan petani, kita carikan solusinya,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika