REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa memastikan kapan harga bahan bakar jenis avtur bisa diturunkan. Namun ia menegaskan telah meminta jajaran menteri-menteri terkait untuk bisa mencari celah penurunan harga bahan bakar yang dianggap jadi biang kerok lonjakan tarif pesawat tersebut.
"Tadi baru kita rapatkan. Saya sudah perintahkan untuk dihitung. Mana yang belum efisien mana yang bisa diefisienkan, nanti akan segera diambil keputusan. Segera akan," kata Presiden di Istana Negara, Rabu (13/2).
Jokowi melanjutkan, ia memerintahkan menteri-menterinya untuk kembali melapor begitu ada perkembangan soal ruang efisiensi. Ia sendiri tidak menyebut potensi pengurangan harga avtur bisa didapat dari mana. Presiden memilih menyerahkan hitung-hitungan penurunan harga avtur kepada menterinya.
"Wong baru saya perintah tadi, untuk melihat, membuat perhitungan membuat kalkulasi, ada opsi-opsi seperti apa baru sampaikan kepada saya," katanya.
Siang tadi, Presiden Jokowi mengundang menteri-menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka untuk membahas isu mahalnya tarif pesawat terbang akibat tingginya harga avtur. Dalam rapat terbatas yang diadakan pada Rabu (13/2) siang tadi, terlihat hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Ada beberapa usulan yang disampaikan para menteri yang ikut 'bertanggung jawab' soal mahalnya harga tiket pesawat saat ini. Menteri BUMN Rini Soemarno misalnya, meminta Kementerian Keuangan untuk mengkaji pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan bahan bakar jenis avtur. Langkah ini dianggap bisa menekan harga avtur yang disebut-sebut sebagai akar masalah melonjaknya tarif pesawat terbang.
"Kami usulkan ke Menkeu. Tapi masih dilihat. Kami melihat juga cost structure kita. Formula dari avtur, base cost sama, disamakan dengan kita di Singapura. Nah ini saya sedang lihat di semua titik kita base structure kita ikuti formula ESDM bagaimana," jelas Rini.
Rini menjelaskan, harga jual avtur di Tanah Air sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang dijual di Singapura. Perbedaan paling mendasar antara penjualan avtur di Indonesia dengan negara lain adalah pengenaan PPN. Rini melihat di situlah kunci bagi pemerintah untuk bisa melakukan penyesuaian.
"Ya kita melihat hitungannya sekarang. Yang selalu dilihat hitungannya, base-nya apa. Jadi kita nggak terlalu beda jauh kok sama Singapura. Cuma ada perbedaan paling utama pajak. di kita kena PPN, di sana nggak kena," kata Rini.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa pihaknya akan mengimbau maskapai, khususnya Garuda Indonesia, agar lebih sensitif terkait kebijakan harga tiket. Budi sendiri menegaskan bahwa pemerintah akan berdiri di tengah-tengah antara korporasi dan masyarakat. Ia beranggapan bahwa baik maskapai dan masyarakat selaku konsumen sama-sama tak boleh dirugikan.
"Kalau dari saya cuma soal tarif saja, agar lebih kondusif. Harga lebih kompetitif. Nanti dibahas supaya bisa dicari jalan keluar supaya tarifnya lebih reasonable," kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika