REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan mempermudah pemberian insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance. Menurut JK, pemerintah juga telah meminta Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuannya.
Itu disampaikan JK sebagai upaya Pemerintah meningkatkan kinerja investasi nasional, baik dalam negeri maupun modal asing. Dalam rapat dengan sejumlah menteri, Selasa (12/2), JK meminta dilakukan berbagai langkah untuk meningkatkan investasi nasional.
"Kita mempermudah memberikan insentif keuangan, macam-macam seperti tax holiday, selama 15-20 tahun, bunga kita minta juga agar lebih turun lagi," ujar JK usai rapat dengan sejumlah menteri di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.
Selain itu, pemerintah terus memperbaiki penunjang ekspor lainnya seperti infrastruktur pelabuhan dan sistem logistik nasional. "Kemudian beberapa hal yang kita harus rumuskan agar menjadi dorongan untuk investasi di ekspor. Khususnya manufaktur," kata JK.
JK menilai peningkatan kinerja investasi sangat penting untuk menyelesaikan persoalan ekonomi nasional. Termasuk, memperbaiki defisit neraca pembayaran yang terjadi saat ini.
"Karena kita sudah defisit neraca pembayaran dan ini bila berlarut-larut, ini membahayakan bagi ekonomi. Karena itu investasi untuk tujuan ekspor itu harus menjadi program yang keras dari kita semuanya," kata JK.
Ia juga menilai hal yang mampu mendorong kinerja investasi adalah segala macam bentuk administrasi perizinan pun harus terintegrasi dengan online single submission (OSS). Karena itu, Pemerintah terus mendorong sistem OSS juga merata hingga daerah.
"Kita rumuskan dan akan kita perbaiki lagi semuanya. Ya sebetulnya dari daerah, daerah rupanya mungkin karena baru belum hidup, tapi sudah mulai diperbaiki, kapasitasnya juga mulai ditingkatkan sehingga tidak hang," ungkap JK.
Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Selain itu, hadir juga beberapa kementerian atau lembaga terkait lainnya seperti Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Ketua Dewan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
