REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pariwisata mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang wisata memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar Dadang Rizki Ratman mengatakan peraturan pemberian KUR untuk pariwisata sudah ditetapkan sejak Agustus 2018.
Dengan begitu menurut Dadang, saat ini KUR tersebut dapat memberikan fasilitas khusus perkuatan modal bagi usaha-usaha sektor pariwisata. “Peluang ini semestinya menjadi kesempatan bagi UMKM pariwisata untuk mendapat akses permodalan dengan bunga yang ringan,” kata Dadang dalam pernyataan tertulis yang diterima Republika, Ahad (10/2).
Untuk itu, Dadang memastikan Kemenpar berupaya mempertemukan dan memfasilitasi para pelaku UMKM pariwisata dengan bank penyelenggara KUR. Dia mengatakan hal tersebut dilakukan agar UMKM mengetahui persyaratan dalam mengakses KUR secara lebih jelas.
Dadang menuturkan UMKM perlu memanfaatkan fasilitas KUR Pariwisata agar pelaku usaha semakin produktif. Dengan begitu, dia yakin nantinya UMKM juga mampu menaikkan skala usahanya.
Sabtu kemarin (9/2) Kemenpar melakukan sosialisasi KUR di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Dadang menjelaskan berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan, sebanyak 314 pelaku UMKM pariwisata di Lampung Selatan terdampak bencana tsunami Selat Sunda.
“Di acara ini baru 70 pelaku UMKM yang kami fasilitasi, target kami semua UMKM di Lampung Selatan bisa mendapatkan informasi ini sehingga upaya pemulihan pasca-bencana diharapkan bisa lebih cepat terwujud,” jelas Dadang.
Menurut Dadang, bantuan permodalan tersebut tidak cukup jika tidak diimbangi dengan kunjungan wisatawan. Untuk itu Kemenpar juga akan tetap melakukan promosi Kabupaten Lampung Selatan, khususnya bagi daerah sekitar yang tidak terdampak bencana.
Kemenpar juga akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan infrastruktur agar dapat segera memperbaiki fasilitas pendukung pariwisata yang terdampak. “Yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas SDM khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha. Silakan diusulkan, nanti akan kami tindak lanjuti agar digelar pelatihan,” ujar Dadang.
Kepala Dinas Pariwisata Lampung Selatan Yuda Sukmarina mengharapkan acara tersebut dapat membuka wawasan kepada Pemda dan pelaku UMKM yang terdampak tsunami. Terlebih, Yuda menilai sejauh ini kendala yang dihadapi UMKM untuk berkembang adalah dari aspek permodalan.
Yuda menuturkan sekitar 60 persen UMKM Pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan bergerak di bidang makanan dan minuman. Yuda memastikan, kredit yang diprioritaskan pada pelaku UMKM Pariwisata ditawarkan dengan bunga ringan sebesar tujuh persen pertahun.
Sementara itu, segmen penyalurannya dibagi menjadi KUR mikro dan KUR kecil. “Untuk segmen mikro plafon kredit besarannya maksimal Rp 25 juta perdebitur, sedangkan KUR kecil berkisar Rp25 juta sampai Rp 500 juta,” jelas Yuda.
Subsidi bunga yang ditanggung pemerintah untuk segmen mikro sebesar 10,5 persen tanpa ada syarat agunan. Sedangkan untuk KUR kecil, subsidi bunganya 5,5 persen dengan agunan yang ditentukan kemudian. Yuda mengatakan UMKM di Lampung dapat mengakses KUR melalui bank-bank penyalur yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
