REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai dulu Tol Laut adalah program yang menjadi olok-olok karena dinilai tidak akan berhasil menekan disparitas harga bahan pokok di wilayah Indonesia bagian timur.
"Ini program Tol Laut semula semua orang sangat skeptis, banyak yang menjadikan olok-olok, tapi Pak Jokowi dengan tegas melanjutkan," kata Enggartiasto dalam seminar nasional bertajuk "Melanjutkan Konektivitas Membuka Jalur Logistik dan Menekan Disparitas Harga" di KM Dorolonda, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (4/2).
Dia mengatakan untuk menekan disparitas harga yang perlu dibangun adalah infrastrukturnya terlebih dahulu, salah satunya dengan Tol Laut.
"Ini harga yang harus kita bayar. Kita kapan mau bangun Indonesia Timur selama infrastruktur tidak terbangun," katanya.
Apabila disparitas masih ada di antara Indonesia Barat dan Timur, menurut Enggar, artinya keadilan belum terwujud. "Maluku di Papua belum sama, disparitas masih ada, ini menunjukkan tidak ada keadilan," katanya.
Enggartiasto mengaku masih ada egosektoral dalam implementasi tol laut, sehingga diperlukan koordinasi, terutama terkait bongkar muat dan informasi akurat mengenai kebutuhan serta potensi di suatu daerah.
"Bukan masalah terjadi di Pelindo tapi di bongkar muat kami segera menyesuaikan pekerjaan rumah dengan kementerian terkait kapan di sana panen kapan daerah di sini membutuhkan," katanya.
Dalam kesempatan sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan harga bahan pokok di wilayah Indonesia Timur rata-rata sudah turun 15-20 persen. Dia menyebutkan tahun ini juga akan ditambah 100 kapal untuk tol laut yang diberikan 50 kapal untuk BUMN dan 50 kapal untuk swasta.
"Ditambah subsidi angkutan kita all out bukan hanya subsidi, angkutan kapalnya pun kita siapkan. Di pulau-pulau, seperti Morotai sudah minta kapal bergerak dari Barat ke Timur," katanya.
Dia menambahkan tol laut juga berpotensi untuk merebut pasar kargo udara karena saat itu harganya bersaing.
"Jakarta ke Bitung kalau hari itu laku, kalau dua minggu sulit bersaing. Sekarang muatan tol laut 80 persen, kalau muatannya baliknya 80 persen juga Pak Enggar, kita nggak perlu subsidi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika