REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kalangan pengusaha beras menjamin stok dan harga dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa bulan ke depan.Jaminan tersebut disampaikan para pengusaha beras dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.
Para pengusaha beras itu antara lain pengusaha yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), perwakilan pedagang beras di Pasar Induk Cipinang Jakarta, serta Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia.
Wakil dari DPD Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Wilayah Sragen Billy Haryanto mengatakan harga beras stabil dan cenderung turun, sementara stok cukup. Bahkan, karena stok dan harga yang aman, Billy sempat melarang Presiden Jokowi meninjau Pasar Induk Cipinang atau pasar lainnya.
"Bukan masalah melarang, harga stabil, nanti dikira pencitraan, karena ini kan masa kampanye. Jadi, enggak usah ke pasar-pasar, toh harga stabil dan cenderung turun," katanya.
Baca juga, Harga Beras di Indramayu Kembali Naik.
Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir dengan stok dan harga beras. Apalagi, ia memperkirakan pada Februari 2019 sudah mulai memasuki musim panen padi. "Panen pada Februari nanti akan berlanjut hingga Maret dan seterusnya sehingga pada April masih ada panen raya," katanya.
Senada dengan Billy, Ketua DPD Perpadi DKI Jakarta Nellis mengatakan pada Januari 2019 harga beras cukup stabil. "Presiden Jokowi mengapresiasi adanya kerja sama dan koordinasi yang baik sehingga harga beras terkendali dan masyarakat tidak perlu khawatir pada bulan Januari, harga beras sangat stabil," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menekankan perlu membangun sinergi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan petani dalam masalah perberasan.
"Kalau kaitannya bagaimana produksi, sekarang kan sudah mulai panen, jadi situasi stok cukup. Sampai dengan enam bulan ke depan, setidaknya aman," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika