REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah segera menyiapkan fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur dalam upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.
“Terkait fasilitas fiskal, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, setelah disepakati dan sesuai arahan ratas, selanjutnya dikoordinasikan dengan Menko Perekonomian dan Kemaritiman untuk persiapan Perpresnya. Kemudian, Menteri Keuangan akan berkonsultasi dengan Komisi XI DPR,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam siaran pers, Selasa (15/1).
Airlangga menjelaskan, pengembangan kendaraan listrik sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030. Pengembangan kendaraan listrik sekaligus menjaga ketahanan energi, khususnya di sektor transportasi darat.
“Jadi, tren global untuk kendaraan masa depan adalah yang hemat energi dan ramah lingkungan,” kata Airlangga.
Petugas mendemonstrasikan cara pengisian kendaraan listrik melalui Electric Vehicle Charging Station (EVCS) di kantor BPPT, Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Selain itu, kendaraan listrik juga dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Airlangga mengatakan, melalui kendaraan bermotor listrik dapat mengurangi pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM), serta mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang berpotensi menghemat devisa kurang lebih Rp 798 triliun.
Airlangga menegaskan, Kementerian Perindustrian telah menyusun peta jalan untuk pengembangan industri otomotif nasional. Salah satu fokusnya adalah memacu produksi kendaraan emisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), termasuk di dalamnya kendaraan listrik.
“Targetnya pada tahun 2025, populasi mobil listrik diperkirakan tembus 20 persen atau sekitar 400 ribu unit dari 2 juta mobil yang diproduksi di dalam negeri,” ujar Airlangga.
Di samping itu, pada 2025 juga dibidik sebanyak 2 juta unit untuk populasi motor listrik. Airlangga mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah strategis secara bertahap.
“Jadi, langkah strategis sudah disiapkan secara bertahap, sehingga kita bisa melompat untuk menuju produksi mobil atau sepeda motor listrik yang berdaya saing di pasar domestik maupun ekspor,” kata Airlangga.
Airlangga menambahkan, penyusunan Perpres sebagai payung hukum sedang diformulasikan terutama mengenai persyaratan yang akan menggunakan fasilitas insentif. Dalam implementasinya nanti, pada tahap awal, diberlakukan dengan bea masuk nol persen dan penurunan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor listrik.
Airlangga menilai, salah satu kunci pengembangan kendaraan listrik berada pada teknologi baterai. Adapun Indonesia punya sumber bahan baku untuk pembuatan komponen baterai, seperti dari nikel laterit yang merupakan material energi baru.
Pada Jumat (11/1), Menperin dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meresmikan peletakan batu pertama pembangunan PT. QMB New Energy Materials di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Proyek industri smelter berbasis teknologi hydrometallurgy ini akan memenuhi kebutuhan bahan baku baterai lithium generasi kedua nikel kobalt yang dapat digunakan untuk kendaraan listrik.
Total investasi yang ditanamkan sebesar 700 juta dolar AS dan akan menghasilkan devisa senilai 800 juta dolar AS per tahun. Dari pabrik ini, setiap tahunnya akan memproduksi sebanyak 50 ribu ton produk intermediate nikel hidroksida, 150 ribu ton baterai kristal nikel sulfat, 20 ribu ton baterai kristal sulfat kobalt, dan 30 ribu ton baterai kristal sulfat mangan.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara menyampaikan, industri kecil dan menengah (IKM) berpeluang memproduksi komponen kendaraan listrik. “Kami terus dorong IKM komponen otomotif agar juga menguasai suku cadang untuk kendaraan listrik,” ujarnya.
Menurut Ngakan, IKM komponen kendaraan konvensional akan berdampingan dengan IKM komponen kendaraan listrik pada masa transisi. Situasi itu bisa dijadikan peluang untuk IKM kendaraan konvensional bersiap memproduksi suku cadang kendaraan listrik.
“Memang jumlah komponen pada kendaraan listrik lebih sedikit. Tapi nanti, ini sama-sama hidup berdampingan, ada masa transisi yang cukup lama, tidak serta-merta tergantikan,” kata Ngakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika