REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan Umum (Perum) Bulog kembali melakukan operasi pasar secara masif pada tahun ini guna menjaga Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) beras medium. Peluncuran OP dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Komplek Pergudangan Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
"Kenapa ini dilakukan operasi pasar? Agar stok di Bulog semakin berkurang sehingga pada saat panen raya nanti serapan Bulog terhadap beras, gabah petani bisa dilakukan secara besar-besaran," katanya, Kamis (10/1).
Meski melakukan impor beras, bukan berarti pemerintah ingin menyulitkan petani. Kekurangan pasokan harus ditutup dengan kegiatan impor jika tidak ingin harga beras mengalami kenaikan.
"Kita menjaga keseimbangan. Jangan sampai petani senang masayarakat nggak senang. Jangan sampai masyarakat senang petaninya tidak senang," ujarnya.
Sebelumnya kegiatan OP telah dilakukan serentak oleh Bulog Divisi Regional seluruh Indonesia pada 3 Januari 2019 sesuai dengan instruksi Presiden RI sebagai antisipasi terjadinya kenaikan harga beras pada awal tahun 2019. Sesuai hasil kunjungan Jokowi di Pasar Ngemplak Tulungagung pada awal tahun ini, pelaksanaan OP selama tahun 2018 dinilai mampu meredam gejolak harga beras dan efektif menekan inflasi.
“Sesuai instruksi presiden RI, Perum Bulog terus laksanakan kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium di pasar-pasar strategis dan pasar yang berpotensi mengalami kenaikan harga, sebagai antisipasi terjadinya kenaikan harga beras pada awal tahun 2019,” katanya.
Dalam pelaksanaan Kegiatan KPSH ini, Bulog melibatkan banyak pihak seperti Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan ataupun yang membidangi di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) masing-masing daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan maupun Pasar. Khusus untuk DKI Jakarta, Perum Bulog bekerjasama dengan PD Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
Ia menambahkan, Bulog telah mengintruksikan kepada Seluruh Divre untuk melaksakan kegiatan KPSH melalui pengecer di pasar tradisional, retail modern, jaringan Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK), sinergi BUMN serta melalui Distributor. Bulog juga bekerja sama dengan Satgas Pangan POLRI untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan KPSH beras medium ini untuk menghindari penyimpangan di lapangan.
Sesuai dengan keputusan Ratas dengan Presiden RI tanggal 27 Desember 2018, terkait perkembangan harga beras yang mengalami tren kenaikan jelang awal tahun, Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan intervensi pasar secara masif melalui kegiatan OP-CBP selama tiga bulan kedepan dimulai sejak Januari 2019.
“Kami sadar, bahwa keberhasilan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium di setiap daerah akan tercipta bila dilakukan secara bersama dengan dukungan seluruh pihak, terutama dari Pemerintah Daerah, Dinas terkait, Aparat terkait dan para pelaku pasar,” ujar Budi.
Untuk diketahui, realisasi kegiatan KPSH pada 2018 mencapai 544.649 ton, merupakan angka realisasi Operasi pasar beras CBP tertinggi selama 10 tahun terakhir. Khusus Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten realisasi KPSH tahun 2018 sebesar 64.668 ton.
Realisasi KPSH pada 2019 hingga saat ini sebesar 37.017 ton dengan rata-rata realisasi per hari sebesar 7.000-8.000 ton dan akan terus ditingkatkan dengan target 15 ribu ton per hari. Realisasi KPSH tahun 2019 Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten hingga saat ini mencapai 8.573 ton yang dilaksanakan di 44 pasar termasuk di dalamnya pasar pencatatan BPS di Jakarta.
Kementerian Perdagangan telah menugaskan Bulog untuk melanjutkan kegiatan KPSH dengan ketentuan harga beras di gudang untuk wilayah 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Sulawesi, NTB, Bali) sebesar Rp 8.100 per kg , wilayah 2 (Sumetera kecuali Lampung dan Sumsel, Kalimantan, NTT) sebesar Rp 8.600 per kg dan wilayah 3 (Maluku dan Papua) sebesar Rp 8.900 per kg dengan harga jual maksimal sesuai HET masing-masing wilayah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika