REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menganggarkan Rp 1,78 triliun untuk pelaksanaan program pendidikan vokasi industri pada 2019. Langkah strategis ini dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, terutama agar siap menghadapi perkembangan industri 4.0.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pendidikan vokasi industri menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menyiapkan angkatan kerja yang dapat menerapkan industri 4.0. "Hal ini sejalan dengan implementasi roadmap Making Indonesia 4.0," katanya dalam rilis yang diterima Republika, Senin (7/1).
Program pendidikan vokasi industri yang bakal dijalankan di antaranya berbasis pada kompetensi melalui sistem ganda atau dual system (teori dan praktik). Kegiatan ini diselenggarakan di seluruh unit pendidikan milik Kemenperin, yakni sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 10 Politeknik, dan dua Akademi Komunitas dengan target peserta didik sebanyak 19.478 orang.
Di tahun ini, Kemenperin juga menyelenggarakan program pendidikan Diploma I yang lulusannya nanti bisa bekerja langsung di industri dengan target 600 mahasiswa. Prioritas ini ditetapkan mengingat peranan SDM sebagai ujung tombak dan kekuatan Indonesia dalam memasuki era industri 4.0. Khususnya, seiring dengan adanya bonus demografi hingga 15 tahun ke depan.
Airlangga menjelaskan, fokus pada pengembangan SDM ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. "Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih masif," ujarnya.
Selain itu, Kemenperin akan memfasilitasi pembangunan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon, Banten dan Politeknik Industri Agro di Lampung. Saat ini, Kemenperin sedang menyusun kurikulum politeknik dengan tim komite yang telah ditetapkan dan lokasi politeknik dari hibah PT Chandra Asri.
Upaya tersebut dinilai akan memudahkan para perusahaan di kawasan industri dalam mendapatkan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan saat ini. "Bahkan, kami telah bekerja sama dengan Swiss untuk menerapkan pendidikan vokasi industri yang dual system di sejumlah Politeknik kami, dengan nama program Skill For Competitiveness (S4C)," ucap Airlangga.
Pada tahun ini, Kemenperin pun melanjutkan peluncuran program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri. Ada empat wilayah yang akan disasar, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Program ini, ditargetkan mampu melibatkan sebanyak 2.600 SMK dan 750 industri.
Pemerintah juga akan memberikan program peningkatan kompetensi guru produktif untuk lingkungan SMK sebanyak 2.000 orang. "Kami juga memfasilitasi silver expert untuk SMK sebanyak 100 orang," ujar Airlangga.
Airlangga menambahkan, tahun ini pihaknya juga menggelar program pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja) yang ditargetkan dapat menjaring 72 ribu peserta. Program ini dapat dimanfaatkan para penyandang disabilitas.
Guna membangun infrastruktur kompetensi dan sertifikasi kompetensi, Airlangga menuturkan, Kemenperin pun akan menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebanyak 20 SKKNI, 20 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), 290 orang asesor kompetensi. Terakhir, memberikan sertifikasi kompetensi sebanyak 15 ribu orang.
Sementara itu, dalam upaya menyiapkan SDM kompeten di era industri 4.0, Kemenperin tengah memfasilitasi pembangunan pusat riset atau inovasi di Jakarta dan pusat pelatihan bidang teknologi informasi (big data center and analytic) di Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
