REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pihaknya meminta pemerintah memperbaiki kualitas data statistik nasional. Kualitas data statistik yang ada saat ini dinilai kurang akuntabel sehingga berdampak buruk bagi dunia usaha.
Hariyadi mengatakan, dunia usaha dapat membuat kebijakan bisnis yang keliru jika data yang diperoleh dari pemerintah kurang akurat dan sulit diandalkan. "Misalnya, tahun lalu tiba-tiba harga jagung tinggi, karena ternyata angka produksi tidak sesuai dengan data yang disajikan pemerintah. Padahal, saat itu, permintaan industri, khususnya sektor makanan dan minuman cukup tinggi untuk jagung," katanya, Rabu (5/12).
Ia juga mencontohkan, data yang dibuat Asosisasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di 61 kabupaten sentra produksi padi yang menunjukkan ada penurunan produksi padi dari 2015-2018. Kesimpulan AB2TI, menurut Hariyadi, sudah sesuai dengan citra satelit, tetapi berkebalikan dengan data resmi Kementerian Pertanian yang menunjukkan ada peningkatan.
Polemik perbedaan data pemerintah dan asosiasi pengusaha, menurut Hariyadi, harus segera diselesaikan dengan memperbaiki akuntabilitas data statistik yang resmi dilansir otoritas negara. Data yang tidak akurat, kata Hariyadi, dapat menyebabkan harga barang melonjak, ketersediaan pangan defisit, hingga akhirnya memicu aksi impor.
"Tentu, dibutuhkan keberanian politik pimpinan negara untuk mengatasi isu akurasi data," tukas Hariyadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
