REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih mengatakan, skema baru penyerapan beras yang akan diterapkan oleh Bulog akan berdampak positif terhadap masyarakat. Sebab, penyerapan beras akan lebih efektif sehingga ketersediaan dan harga di pasaran dapat lebih terjamin kestabilannya.

Karyanto mengatakan, dengan penerapan skema baru yang melibatkan pembiayaan dari pemerintah melalui APBN memungkinkan Bulog bergerak lebih leluasa. "Khususnya, tanpa harus memikirkan kerugian dari selisih harga beli dari petani dengan harga jual ke masyarakat," tuturnya ketika dihubungi Republika, Kamis (29/11).

Karyanto menambahkan, dengan catatan, Bulog juga harus melaksanakan penugasan oleh regulator. Sebagai operator, Bulog wajib mengikuti penugasan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Termasuk dalam melakukan operasi pasar ketika ketersediaan beras di pasaran sudah dirasa berkurang.

Karyanto menjelaskan, skema baru ini juga menuntut kinerja aktif dari Bulog. Sebab, beras yang ada di gudang harus segera digelontorkan ke pasar langsung ke pedagang agar dapat mengerek harga turun hingga ke Harga Eceran Tertinggi (HET). "Dampaknya dijamin lebih efektif dan efisien (terhadap suplai beras)," ucapnya.

Selain Bulog, Karyanto mengatakan, pemerintah juga turut aktif mengatasi kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok. Khususnya dalam menghadapi hari raya Natal dan pergantian tahun baru.

Pemerintah melakukan tiga langkah antisipatif dalam menghadapi akhir tahun. Di antaranya, mengidentifikasi ketersediaan pasokan dan memantau harga secara nasional di tiap daerah. Karyanto menjelaskan, pemerintah juga memastikan kesiapan pelaku usaha untuk menghindari kekurangan stok.

Terakhir, pemerintah melakukan pengawasan bahan pokok yang beredar. Tujuannya, untuk menjamin masyarakat terhindar dari barang kedaluwarsa atau ilegal. "Dengan berbagai upaya ini, diharapkan stok dan harga pangan jelang akhir tahun bisa terjaga stabil," tutur Karyanto. 

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan skema baru penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP). Upaya ini guna mempermudah Bulog dalam melaksanakan tugas penyerapan gabah dan menjaga kondisi keuangannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan memperhitungkan selisih biaya dan pendapatan Bulog dalam setiap pembelian maupun penjualan serta operasi pasar beras. Selisih tersebut yang kemudian akan ditutup oleh APBN agar Bulog tidak merugi.

Darmin mengatakan, keputusan ini sudah disepakati kementerian/ lembaga terkait dalam rapat koordinasi beberapa hari lalu. Skema baru akan berlaku pada 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika