REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan,pembangunan pertanian yang berkelanjutan sesuai misi pemerintahan Jokowi - JK membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa, termasuk Kepala Desa. Hal itu dikatakan Mentan dalam Pelatihan dan Silaturahmi Pemerintah Desa se-Indonesia, di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Kamis (29/11).
"Kepala Desa memegang peranan penting dalam swasembada pangan. Tanpa Kepala Desa pembangunan pertanian tidak akan berjalan. Jika ini terjadi maka ketahanan pangan terganggu,” kata Amran.
Menurut Amran, Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan di desa menjadi penggerak ekonomi desa. "Penentu adalah para kepala desa, jika kepala desa bergerak semua, maka kita akan jadi negara super power," ujar Amran menyemangati 1.000 kepala desa seluruh Indonesia yang hadir.
Dalam upaya membangun dan menyejahterakan pedesaan secara komprehensif, pemerintah telah mengucurkan anggaran pada 2016 sebesar Rp 46,9 triliun, meningkat pada 2017 sebesar Rp 68 triliun dan 2018 sebesar Rp73 triliun..
Anggaran tersebut direalisasikan di antaranya dalam berbagai program pengembangan prasarana dan sarana pertanian di pedesaan. Termasuk mekanisasi pertanian, sebagai salah satu upaya khusus Kementan era Mentan Amran dalam mendorong modernisasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian.
Terkait mekanisasi pertanian, sejak Oktober 2014 hingga April 2018, Kementan telah menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 370.378 unit, meliputi: Rice Transplanter, Combine Harvester, Dryer, Power Thresher, Corn Sheller dan Rice Milling Unit (RMU), traktor, dan pompa air.
Mekanisasi pertanian dapat menghemat biaya produksi sekitar 30 persen, dan menurunkan susut panen 10 persen. Mekanisasi menghemat biaya olah tanah, biaya tanam dan panen dari pola manual Rp 7,3 juta per hektare menjadi Rp 5,1 juta per hektare.
Upaya-upaya ini telah menunjukkan hasil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Ketut Kariyasa menjelaskan, sebagian besar penduduk yang tinggal di perdesaan adalah petani, di mana pendapatan utamanya lebih dari 70 persen berasal dari sektor pertanian.
Dengan memperhatikan beberapa indikator terkait dengan kesejahteraan petani, secara cepat dapat dilihat keberhasilan pembangunan pertanian yang dijalankan selama ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Berdasarkan data BPS yang dirilis secara nasional, NTUP 2014 sebesar 106,05, 2015 menjadi 107,44, meningkat di 2015 menjadi 109,83, pada 2017 dan 2018 sampai September juga membaik masing masing menjadi 110,03 dan 111,77. "Kenaikan NTUP ini menunjukkan betapa kesejahteraan petani membaik, NTUP lebih mencerminkan kelayakan usaha tani," kata Kariyasa.
Menurut Kariyasa, membaiknya kesejahteraan petani juga didukung dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di perdesaan secara konsisten, baik secara absolut maupun presentase.
“Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 17,94 juta jiwa atau 14,21%, dan pada Maret 2016 turun menjadi 17,67 juta jiwa atau 14,11%, dan pada bulan yang sama di 2017 turun lagi menjadi 13,93% atau 17,09 juta jiwa, dan Maret 2018 kembali turun menjadi 13,47% atau 15,81 juta jiwa,” jelas Kariyasa.
Ia menambahkan, sejak 2015 Kementerian Pertanian telah menjalankan berbagai program yang dapat mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan petani, termasuk mengalokasikan anggaran hingga 85 % pada 2018 untuk sarana produksi pertanian, seperti perbaikan jaringan irigasi, pembangunan embung, bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan benih unggul, subisdi pupuk, perluasan areal tanam, serta bantuan lainnya yang dapat berdampak pada peningkatan produksi pangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika