REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan BPS sebagi satu-satunya rujukan informasi data statistik di Indonesia. Kepala BPS Pusat Kecuk Suhariyanto mengatakan, kebijakan itu masih menunggu surat Keputusan Presiden (Kepres).

"Sebenarnya mengenai satu data Indonesia bukan milik BPS, sebab BPS itu hanya memiliki statistik dasar yang pada intinya akan dikumpulkan satu pintu sehingga tidak ada perbedaan data," kata Suhariyanto, saat memberi keterangan kepada sejumlah awak media di Kendari, Kamis (29/11), usai membuka acara Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pejabat Struktural, Pelaksana tugas BPS se-Sultra.

Menurut Kepala BPS, untuk menyatukan informasi data satu pintu pihaknya sudah melakukan berbagai kegiatan seminar dengan tujuanya untuk mendapatkan masukan terkait. Disamping juga telah menggandeng sejumlah lembaga kementerian serta bandan dan juga mengajak kepala dinas Kominfo provinsi untuk penyatuan sistim data satu pintu.

"Kalau berbicara data, BPS bukan hanya data statitik saja tapi ada data menyangkut kemiskinan, investasi, perumahan, air bersih, data ketenagakerjaan dan lain sebagainya," tuturnya.

Rencana penerapan data satu pintu, Suhariyanto mengatakan, pihaknya belum dapat menjamin bisa terealisasi pada 2019. Alasannya, pengumpulan data masih terus berjalan dan prosesnya secara bertahap untuk menghasilkan data yang akurat.

"Sebab dari data yang akurat akan lahir kebijakan yang efektif," ujarnya.

Ia mengatakan, keakuratan satu data diharapkan pemanfaatan data pemerintah itu tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi. Tetapi, juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat secara menyeluruh.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika