REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM) mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan berbasis syariah. Pasalnya selama ini market share keuangan syariah masih sangat kecil yaitu 5,3 persen dari total penyaluran kredit.
Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo, mengatakan penyebab utama mengapa kecil market share keuangan syariah adalah masih minimnya lembaga keuangan seperti perbankan atau lainnya yang mau mengucurkan kreditnya ke sektor riil yang produktif di masyarakat khususnya UMKM. Hal ini karena rata-rata perbankan masih menganggap sektor tersebut terlalu besar resiko kredit macetnya.
Akibatnya sasaran industri keuangan lebih banyak mengarah ke sektor industri sedang-besar, sementara untuk UMKM khususnya yang berbasis syariah cenderung dipinggirkan.
"Selama ini lembaga pembiayaan lebih senang membiayai pelaku usaha menengah ke atas karena resikonya kecil, sehingga urusan mikro ini jarang sekali disentuh oleh lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman. Jadi kami ajak agar dalam rangka menyongsong indonesia syariah fair, bagaimana kita bisa mendorong tidak hanya untuk pelaku usaha besar tapi juga kepada mikro (pemberian kredit)," ujar Braman saat memberikan sambutan dalam pembukaan Indonesia Syariah Fair (Insyaf) 2018 di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (27/11).
Khusus untuk membiayai UMKM dengan prinsip syariah, LPDB menargetkan dapat membiayai minimal Rp 300 miliar selama event Insyaf (27-29 November 2018). Dalam pameran ini LPDB menggandeng berbagai lembaga keuangan khususnya syariah untuk bersama-sama mendorong inklusi keuangan syariah agar kedepan terjadi pertumbuhan yang masif.
"Harapan kami dengan ajakan kepada perbankan syariah dan lainnya bisa mendorong pertumbuhan keuangan syariah antara enam sampai tujuh persenlah sampai 2019 ke depan. Ini momentum yang baik," ulas Braman.
Di hari pertama pelaksanaan Insyaf, pihaknya mentargetkan dapat mengucurkan kreditnya dengan skema syariah sebesar Rp 48 miliar. Untuk mempercepat realisasi penyaluran sesuai target, pihaknya menggandeng tujuh lembaga atau mitra LPDB yaitu Serikat Saudagar Nusantara (SSN), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Perum Bulog, Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, Apindo, PT Zahir Internasional dan Jamkrida Syariah Banten.
"LPDB (skim syariah) saat ini tidak bisa biayai langsung kepada pelaku usaha mikro, tentunya dengan teman yang kita ajak kerjasama tadi, kan mereka memiliki UMKM binaan, nah nantinya mereka jadi perantara sehingga langsung ke end user atau pelaku usaha mikro (kredit dari LPDB)," pungkas Braman Setyo.
Pelaksanaan kegiatan Insyaf 2018 akan berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 27 November hingga 29 November 2018 di Balai Kartini Jakarta. Adapun rangkaian kegiatan selama 3 hari ini antara lain Table Top, Coaching Business, Workshop, Seminar, Talkshow dan Pameran Expo. Table Top merupakan suatu market place yang mewadahi lembaga pembiayaan dengan pelaku UMKM.
“Selama tiga hari kedepan, kami menargetkan sebanyak 6000 UMKM yang hadir untuk mengakses fasilitas pembiayaan yang tersedia di Insyaf 2018 ini,” kata Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin.
Insyaf 2018 merupakan agenda multi-event perdana LPDB KUMKM yang dimaksudkan sebagai penghubung antara pelaku KUMKM dengan berbagai Institusi pembiayaan KUMKM, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh Swasta dan pihak konsumen produk KUMKM sendiri.
Adapun tujuan dari penyelenggaraan Insyaf 2018 adalah untuk menggerakkan lembaga keuangan khususnya perbankan agar lebih inklusif (terbuka) kepada para pelaku usaha, termasuk pengusaha mikro, memfasilitasi pinjaman pembiayaan dari lembaga keuangan kepada para pelaku usaha mikro, serta mendorong munculnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.
“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, LPDB KUMKM dapat mempertemukan antara pelaku UMKM dan Koperasi yang membutuhkan permodalan usaha dengan Lembaga Pembiayaan,” papar Jaenal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
