REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Suwardi, mengatakan, ada beberapa alasan yang perlu ditelaah di balik polemik impor jagung. Menurutnya, jumlah produksi jagung yang surplus tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam memenuhi tingkat kebutuhan sektor lain.

"Dari segi jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan jagung dalam negeri, produksi kita mungkin saja sudah mencukupi. Tetapi jumlah saja tidak cukup," ujar Suwardi, Kamis (15/11).

Suwardi menjelaskan, ada kondisi lain seharusnya dipahami mengenai kebutuhan ketersediaan jagung. Kondisi seperti kebutuhan jagung untuk pakan ternak dan industri yang dibutuhkan dalam jumlah besar serta cepat yang belum bisa dipasok setiap saat sesuai jadwal.

Faktor seperti itu, katanya, masuk ke dalam kategori kebutuhan khusus, sehingga mungkin diperlukan kebijakan impor jagung. Ia menambahkan, jika melihat kendala distribusi yang memerlukan waktu, hal tersebut dapat membuat harga produksi lebih mahal dari impor.

"Jadi impor untuk tujuan tertentu kadang-kadang diperlukan agar industri bisa terlaksana baik," katanya.

Sebelumnya, pada rapat koordinasi di Kemenko Bidang Perekonomian pekan lalu diputuskan akan dilaksanakannya impor jagung untuk pemenuhan pakan ternak. Menko Bidang Perekonomian ,Darmin Nasution, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) membuat penjelasan tentang alasan perlunya impor jagung dan ketersediaan produksi lokal tahun 2018.

Berdasarkan data Kementan, produksi jagung dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan menjadi rata-rata 12,49 persen pertahunnya. Kementan memprediksi, tahun 2018 produksi jagung nasional mampu mencapai 30 juta ton dengan data luas panen rata-rata meningkat 11,06 persen serta produktivitas 1,42 persen

Ikuti Whatsapp Channel Republika