REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola dana lingkungan hidup. Hal itu guna mengoptimalkan upaya Indonesia dalam mencegah perubahan iklim dunia. 

"Kami bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berinisiatif membuat BLU di bidang lingkungan hidup yang kami harap jadi salah satu inisiator untuk memfasilitasi perdagangan karbon di Indonesia yang masih sangat minimal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (13/11).

Menkeu mengatakan, perdagangan karbon sudah menjadi hal biasa di negara-negara maju seperti di Eropa. Perdagangan karbon adalah upaya untuk mengendalikan polusi dari karbon dioksida. Hal itu melalui penyediaan insentif ekonomi untuk mengurangi emisi karbon.

Kendati demikian, dia menyebut, saat ini mekanisme pasar terkait perdagangan karbon di Indonesia belum banyak dipahami.

"Kami harap dengan KLHK kami bisa mempromosikan hal ini dan menjadi pemikiran di level pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga ada desain dalam membuat program dan aktivitas terkait perubahan iklim," kata Sri.

Sri menekankan, Indonesia adalah salah satu negara yang aktif memerangi perubahan iklim. Bahkan, ujarnya, Indonesia juga telah memiliki rencana aksi terkait hal itu. Menurut Sri, alokasi anggaran untuk mitigasi perubahan iklim terus mengalami kenaikan dari 2015 hingga 2017 dengan porsi mencapai sekitar 5 persen dari total APBN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika