REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi meminta semua pihak berpikir jernih menyikapi rilis data BPS mengenai surplus beras 2,85 juta ton. Pasalnya saat ini sulit membedakan pengamat pertanian yang murni memajukan pertanian dengan pengamat yang bermuatan titipan dari pelaku usaha impor atau pemburu rente. Hal itu terlihat dari beberapa pengamat yang menganjurkan impor.
"Jangan gegabah itu pengamat dari INDEF, dan CIPS bilang stock tipis sehingga perlu impor, kok dangkal sekali,” kata Gandhi di Bogor, Rabu (30/10).
Gandhi menjelaskan, stok beras nasional tidak hanya dari surplus 2,85 juta ton, tetapi juga dari hingga saat ini stok Bulog sebesar 2,4 juta ton. Stok tersebut cukup aman untuk pasok hingga 10 bulan ke depan. Bahkan jika mengacu Survei Kajian Cadangan Beras (SKCB) 2015 yang dilakukan BPS, menyebutkan pada 31 Maret 2015 terdapat stok beras 7,97 juta ton, lalu 31 Juni stok 10,02 juta ton dan 30 September 2015 stok 8,85 juta ton.
Dengan demikian, kata Gandhi, stok sangat tinggi berkisar 7,9 hingga 10 juta ton. Bahkan beberapa kali Sucofindo survei sejak 2007 hingga 2012, stock beras berkisar 6 hingga 9 juta ton beras.
“Stok beras cukup. Tidak perlu impor. Jangan sampai pengamat berstatement karena ada pesanan dari mafia. Ini namanya menghianati petani dan negara. Tidak cinta tanah air. Ini sekarang memang sulit membedakan antara pengamat murni dengan pro impor. Pengamat pro impor biasanya berdalih data, kondisi harga, dan faktor lain sehingga menganjurkan impor yang sejatinya akan menyengsarakan rakyat,” ujar Gandhi
Menurut Gandhi, pengamat murni tanpa kepentingan menganjurkan ekspor untuk devisa dan mensejahterakan rakyat. Pengamat itu sangat memahami impor hanya dinikmati segelintir orang yang diragukan merah putihnya.
"Coba tengok dan perhatikan data stok beras hasil survei BPS 2015, menyatakan terdapat stok tersebar di rumahtangga, penggilingan, pedagang, hotel, restoran, katering, gudang dan di Bulog itu berkisar 8 hingga 10 juta ton. Ini juga data survei BPS sebagai pembanding dalam analisis, cadangan beras cukup,” ungkapnya.
Gandhi meminta para pengamat tidak memperkeruh kondisi beras yang saat ini sudah aman stabil. Sebaiknya, memberikan gagasan atau terobosan dalam meningkatkan produksi dan ekspor sehingga minat petani semakin meningkat dalam menghasilkan pangan yang berkualitas.
“Jangan membuat keruh pada air yang tenang. Cek wilayah Sumatera dan Kalimantan serta sebagian Jawa Barat sudah turun hujan artinya tanam padi tinggi dan Januari 2019 akan di panen,” ujarnya.
Berdasarkan data BMKG pada November 2018 hujan sudah mulai merata. Artinya, musim tanam sangat luas dan akan panen raya dimulai pada akhir Januari hingga April 2019. “Dengan demikian akan ada penambahan stok beras lebih banyak lagi,” kata Gandhi.
Gandhi menambahkan, jika dahulu alasan impor karena harga tinggi sehingga impor beras dilakukan. Stok gudang Bulog penuh. Anehnya, harga tetap tinggi. Bahkan naik Rp 500 per kg.
“Tahukah anda, ini artinya ada mafia bermain. Buktinya banyak kasus dan hingga kini sudah 409 tersangka diproses pada Satgas Polri. Pengamat pro impor mesti bertanggung jawab dunia dan akhirat atas statemennya menganjurkan impor. Amal jariah dipertanggungjawabkan di akhirat, begitu juga dosa jariah penganjur impor dipertanggungjawabkan di akhirat kelak,” paparnya.
Sementara itu, Ketua PBNU sekaligus guru besar Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada (UGM) Mochammad Maksum Machfoedz mengatakan, situasi produksi cenderung surplus dan besaran konsumsi rutin normal, namun di lapangan justru harga beras melonjak.
“Ini ada semacam tekanan politik yang dibuat agar impor beras dilakukan. Ada yang memanfaatkan situasi. Jangan sampai negara kalah dengan para pemburu rente. Harus bisa ditangkap dan diberi sanksi,” katanya.
Sebelumnya Khudori, pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengatakan, tingginya disparitas harga beras picu impor. Importir menghembuskan gejolak harga beras dalam negeri dan sejumlah faktor lain turut memicu gejolak harga tiap tahunnya.
“Penyelundupan beras untuk memanfaatkan disparitas harga masih terjadi dan ditemukan kasusnya di Batam, namun volumenya kini tidak signifikan. Disparitas harga ini perlu dihilangkan untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan pihak tertentu,” katanya.
Perlu diketahui juga, beberapa pihak waktu kemarin, seperti pengamat Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti surplus yang tipis sehingga perlu impor beras pada awal 2019. Hal ini diperkuat dengan temannya di Indef Rusli Abdullah yang mengatakan perlu pembenahan tata niaga dan mendata titik titik stock.
Hal senada dikatakan pengamat Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilham juga mengatakan perlunya impor beras pada awal 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
