REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mengatakan dalam musim panen ikan seperti saat ini perlu ada beberapa hal yang diawasi dan menjadi hal penting untuk diperhatikan. Salah satunya adalah proses bisnis pelelangan ikan.
Menurutnya, proses bisnis pelelangan ikan harus dibenahi sebagaimana mestinya. Selama ini, proses pelelangan ikan yang seharusnya dilakukan secara terbuka masih dilakukan secara tertutup.
"Sistem tertutup itu rawan kecurangan, manipulasi, dan kompromi. Jadi akhirnya harga ke nelayan sangat rendah. Solusinya kita memikirkan sistem pelelangan yang lebih baik, mengundang lebih banyak pembeli, atau kita membuat badan usaha pemerintah apakah BUMN, BUMD, atau koperasi yang dikelola pemerintah bersama masyarakat nelayan itu sendiri untuk menjadi seperti Bulog beras untuk menjaga batas harga bawah," ujar Susi, Ahad (21/10).
Susi menjelaskan restrukturisasi pelelangan dan penampungan ikan perlu dilakukan agar para bakul ikan, pengusaha, ataupun tengkulak tak lagi bisa mempermainkan harga ikan dari para nelayan. "Pelelangan ikan ini sebenarnya adalah suatu inisiatif untuk membuat harga ikan lebih kompetitif bagi nelayan dan memberikan kesempatan bagi semua pembeli untuk datang dan bisa beli. Memangkas monopoli. Tapi yang namanya bisnis selalu rawan kompromi, kongkalingkong, dan sebagainya," lanjutnya.
Tak kalah penting, masyarakat juga mengungkapkan perihal uang hasil penjualan ikan yang tidak dibayarkan langsung. Kadang nelayan baru menerima bayaran setelah 3 bulan.
Untuk itu, Menteri Susi berencana menggandeng Perum Perindo dan PT Perinus untuk menanggulangi persoalan pembayaran tunai ini, karena menurutnya pembayaran tunai sangat dibutuhkan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar mengatakan akan segera mencarikan solusi atas aduan nelayan sehingga mereka dapat merasakan manfaat ekonomi yang besar dari kelimpahan ikan di laut.
"Produksi perikanan Pengambengan tahun 2018 ini meningkat pesat dibanding tahun lalu, di mana per 26 September 2018 saja, sudah 55 persen lebih banyak dibandingkan total seluruh penangkapan ikan tahun 2017 yang didaratkan di Pengambengan. Oleh karena itu, manfaat ekonominya harus dimaksimalkan," ujarnya.
Tak hanya tiga hal tersebut, KKP juga telah melakukan berbagai upaya lain untuk terus mendorong geliat bisnis perikanan yang menguntungkan nelayan kecil. KKP telah melakukan pengerukan 119 ribu kubik dan memperdalam kolam pelabuhan sehingga memudahkan kapal-kapal untuk keluar masuk pelabuhan. KKP juga akan mengupayakan penambahan breakwater di mulut kolam sehingga dapat efektif mengantisipasi sedimentasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika