REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan Vietnam menjadi salah satu pelaku yang sering melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia. Dia menuturkan banyak kapal nelayan Vietnam yang ditangkap karena melanggar aturan.
Daripada melakukan hal tersebut di wilayah perairan Indonesia yang dilarang, Susi menawarkan Vietnam untuk berinvestasi. Selain itu juga mendirikan pabrik di sektor pengolahan yang ada di Indonesia.
Mengenai hal tersebut, Susi sudah bertemu dengan Deputy Minister of Agriculture and Rural Development Vietnam, Hoang Van Thang pada Jumat lalu (12/10). Pertemuan dilakukan di sela-sela Susi menghadiri pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Indonesia di Bali.
Dalam pertemuan tersebut, Susi dan Hoang Van Thang membicarakan peluang kerja sama Indonesia dan Vietnam di industri pengolahan perikanan. "Sekarang untuk pengolahan bisa 100 persen kepemilikan asing dan di beberapa wilayah bisa dapat tax holiday, insentif bea masuk, custom, dan insentif lainnya," kata Susi beberapa waktu lalu.
Jadi, lanjut dia, Vietnam sudah tidak perlu lagi menangkap ikan ke wilayah Indonesia sehingga dapat menimbulkan masalah. Susi menawarkan, Vietnam dapat membeli ikan kepada nelayan Indonesia, diproses, kemudian produk bisa diimpor ke Vietnam.
Susi menilai tawaran kerja sama tersebut juga merupakan apresiasi Indonesia atas menurunnya pelanggaran penangkapan ikan ilegal oleh Vietnam beberapa waktu terakhir. Cara tersebut, menurut Susi berhasil dilakukan Indonesia dan Thailand.
Setelah Thailand menghentikan kegiatan penangkapan di Indonesia dan membeli bahan baku kepada Indonesia, kata Susi, ekspor Indonesia ke Thailand naik hampir seribu persen. Selain itu, hubungan kedua negara juga menjadi lebih baik. “Jadi lebih baik kita kerja sama lebih kencang dan makin baik,” tutur Susi.
Susi menjelaskan seperti di Jembrana, Bali yang kaya dengan ikan tongkol, lemuru, mackerel, dan berbagai jenis ikan lainnya. Pasalnya, kata dia, dalam sehari ada sekitar 100 sampai 150 ton ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana.
Menurutnya hal tersebut merupakan peluang Vietnam untuk membuka pabrik pengolahan. Terlebih, Susi merasa Indonesia saat ini memiliki ikan banyak dengan harga murah. Selain itu, banyak nelayan yang melakukan penangkapan sehingga Vietnam tak perlu khawatir kekurangan bahan baku.
Tak hanya di Jembrana, beberapa daerah lain di Indonesia juga sangat potensial untuk pengembangan industri perikanan. “Sekarang silakan datang ke Papua dan Maluku, itu ikannya banyak sekali. Hanya perlu pabrik dan uang untuk beli. Nelayan kita banyak," jelas Susi.
Sementara itu, Hoang Van Thang menyatakan sepakat dengan apa yang ditawarkan Susi mengenai kerja sama pengolahan ikan. Menurut Hoang Van Thang, beberapa tahun belakangan khususnya tahun ini, pemerintah Vietnam telah memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum dan memberi sanksi tegas terhadap pelaku.
Hoang Van Thang menuturkan hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan. "Terlebih lagi karena Vietnam baru saja diberi kartu kuning oleh Uni Eropa karena permasalahan penangkapan ikan ilegal," ujar Hoang Van Thang.
Selain menegakkan aturan, Hoang Van Thang memastikan pemerintah Vietnam juga harus mencarikan solusi bagaimana menciptakan situasi kondusif bagi nelayan agar mereka bisa bertahan hidup. Untuk itu, Vietnam menyambut baik tawaran kerja sama dari Indonesia.
Hoang Van Thang melihat adanya peluang dalam kerja sama tersebut sehingga dapat dimanfaatkan Vietnam. Terutama untuk menghasilkan produk perikanan guna memenuhi kebutuhan hidup 100 juta lebih penduduk Vietnam.
“Kalau saya kembali ke Vietnam, saya akan diskusikan dengan pengusaha-pengusaha Vietnam di bidang ini. Dan setelah ini, saya akan sampaikan apa yang kita bicarakan ini kepada Menteri kami (//Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam//)," ungkap Hoang Van Thang. Rahayu Subekti
Ikuti Whatsapp Channel Republika
