REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Sebanyak 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menampung aliran investasi senilai Rp 13.5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 202,5 triliun untuk pendanaan proyek infrastruktur. Kesepakatan antara 14 perusahaan pelat merah dengan para investornya dilakukan dalam rangkaian acara Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia (WBG) di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai bahwa peluang kerja sama yang telah diambil oleh 14 BUMN ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan pembangunan. Menurutnya, Indonesia sempat terlambat dalam melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur. Aliran masuk investasi, lanjutnya, mengukuhkan komitmen pemerintah untuk menjaga iklim ekonomi domestik.
"Kita membuka ruang kepada investor dan berikan insentif tertentu," jelas Darmin, Kamis (11/10).
Menteri BUMN Rini Sumarno menjelaskan bahwa 80 persen dari seluruh investasi berbentuk kemitraan strategis antara BUMN dan investor. Sementara 20 persen sisanya merupakan investasi melalui pasar modal dan pembiayaan proyek. Seluruh 14 BUMN tersebut mendapat 19 transaksi dengan nilai kesepakatan menyentuh 13,5 miliar dolar AS.
Bagi Rini, kesepakatan investasi ini menjadi solusi di tengah kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat. Melalui skema kemitraan startegis (partnership strategic), Rini ingin BUMN mendapatkan keahlian dan transfer teknologi dari sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur dengan kualitas internasional.
Selain itu, Indonesia juga menyepakati perjainjian kerja sama lindung nilai (hedging) kurs mata uang berbasis syariah. Rini mengatakan bahwa aksi lindung nilai syariah ini baru pertama kalinya diterapkan di Indonesia. Kesepakatan ini dilakukan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Maybank Indonesia, dengan cakupan nilai sebesar 128 juta dolar AS.
Inisiatif lain yang dilakukan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur adalah menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA). Kontrak investasi ini diterbitkan Bank Mandiri Group bersama anak perusahaannya yaitu Mandiri Sekuritas dan Mandiri Manajemen Investasi dan berkerja sama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Produk investasi yang pertama kali diluncurkan tersebut rencananya akan menyasar investor lokal dan global.
Penandatangan kerja sama dan pembiayaan dilakukan dalam rangkaian penyelenggaraan Indonesia Investment Forum (IIF) 2018. Melalui kerja sama ini juga ditandatangani kerja sama di pasar keuangan syariah domestik sejak regulasinya diterbitkan Bank Indonesia pada akhir 2015.
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menambahkan, alternatif pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal ini dapat dimanfaatkan perusahaan di bidang infrastruktur untuk mendapatkan sumber pendanaan yang efektif dengan biaya yang terukur. "Inisiatif ini juga akan membantu pendalaman pasar keuangan domestik melalui penambahan produk investasi berbasis proyek infrastruktur," ujar Kartika.
KIK-DINFRA akan diperdagangkan di pasar modal dengan target pengumpulan dana mencapai Rp 1,5 triliun. Adapun, pengumpulan dana melalui RDPT yang mencapai Rp 3 triliun akan memberikan tambahan belanja modal kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Bank Mandiri sendiri sebagai perbankan nasional telah menyalurkan pembiayaan langsung yang signifikan ke sektor infrastruktur hingga mencapai hampir 24 persen dari total portofolio kredit perseroan. Pada akhir Semester I tahun 2018, nilainya mencapai Rp 165,8 triliun dari total komitmen Rp 255,3 triliun yang sudah diberikan ke proyek-proyek infrastruktur. Penyaluran itu naik 23 persen secara year on year.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
