REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengincar investasi dari sekitar 500 investor yang hadir dalam Forum Infrastruktur dalam rangkaian acara IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali. Kepala BKPM Thomas Lembong menjelaskan, pemerintah saat ini lebih menggeser pendanaan infrastruktur ke swasta dan utamanya pasar modal.

Menurutnya, arus modal masuk dari pasar modal diperlukan di saat rupiah sedang tertekan seperti saat ini. "Jadi yang namanya sekuritisasi atau menguangkan aset-aset infrastruktur ke pasar modal yang kemudian memicu arus modal masuk, itu semakin mendesak," ujar Thomas Lembong dalam Forum Infrastruktur BKPM -HSBC di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (11/10).

Menurut Lembong, terdapat banyak investor dari eropa, seperti perusahan asuransi dan reksadana yang tertarik untuk mempelajari instrumen-instrumen infrastruktur seperti sekuritisasi. Selain itu, terdapat juga investor dari Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Cina yang tertarik untuk berinvestasi di sektor riil.

Dalam forum ini, ia juga menghadiri Hi Tea Event dengan lima perusahaan dari berbagai negara, seperti Cina, Hong Kong, Belanda dan Malaysia dengan nilai investasi mencapai 31,4 miliar dolar AS untuk sektor infrastruktur yang meliputi bidang power plant, konstruksi dan logistik.

Hal ini sesuai dengan proyek infrastruktur senilai Rp 600 triliun yang ditawarkan pemerintah kepada para investor. Selain proyek- proyek tersebut, BKPM juga akan memperluas definisi infrastruktur yang akan ditawarkan kepada investor, seperti telekomunikasi.

"Pasang kabel fiber optik atau bangun sebuah jaringan di sebuah daerah untuk memperbaiki akses wifi itu juga infrastruktur. Walaupun nilainya tidak raksasa, itu sangat membantu banyak daerah. Jadi kita harus fleksibel dan dinamis mendefinisikan apa itu infrastruktur dan peluang investasi yang menarik," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika