REPUBLIKA.CO.ID, KUTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mendorong kemitraan antara pengusaha menengah-besar dengan petani dan nelayan. Menurut Bambang, hal itu dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
Bambang menjelaskan, kemitraan serupa sudah dilakukan dalam sistem sawit inti plasma. Petani pemilik kebun sawit bermitra dengan perusahaan pengolah.
"Kita harapkan kalau sistem ini bisa direplikasi di jenis komoditas lain maka ini akan membantu kesejahteraan petani dan nelayan lebih cepat," kata Bambang di Kuta, Bali pada Rabu (10/10).
Dia mengatakan, petani yang tidak bermitra dengan pengusaha menengah-besar cenderung menjual produk kepada pedagang pengumpul atau perantara. Sehingga, kata Bambang, harga yang didapatkan tidak optimal dan bahkan membuat petani merugi. "Jadi, justru yang ironis ketika panen mereka tidak dapat keuntungan lebih. Ini yang harus diperbaiki dengan kemitraan langsung tadi," kata Bambang.
Dia mengatakan, kemitraan tersebut juga bisa memberikan keuntungan dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. "Si mitranya, si pengusaha besar ini dia juga menolong bagaimana cara menanam yang baik, kemudian mendapatkan teknologi mutakhir, pupuk yang sesuai," kata Bambang.
Sebelumnya, Bambang menyampaikan, tingkat kemiskinan Indonesia berhasil menembus 9,82 persen atau terendah dalam sejarah RI. Meski terus mengalami penurunan, Bambang menyampaikan, masyarakat miskin di Indonesia adalah sebesar 25,95 juta orang. "Angka ini setara dengan jumlah penduduk di satu negara. Jadi kita terus memberikan perhatian," kata Bambang di Kuta, Bali pada Rabu (10/10).
Selain itu, kata Bambang, Indonesia masih memiliki 72 juta masyarakat rentan miskin. Kelompok masyarakat tersebut rentan kembali ke bawah garis kemiskinan jika terjadi musibah bencana, kenaikan harga pangan, dan masalah kesehatan.
Dia juga menyoroti tingkat disparitas kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan data BPS pada Maret 2018, tingkat kemiskinan di wilayah kota adalah 7,02 persen atau 10,1 juta orang. Sementara, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 13,2 persen atau 15,8 juta orang.
Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di Maluku dan Papua juga masih mencapai 21,2 persen atau 1,5 juta orang. Sementara, di Jawa mencapai 8 persen atau sebanyak 13,3 juta orang.
Dia mengatakan, pemerintah akan fokus memperkuat dukungan langsung kepada rumah tangga sangat miskin lewat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kartu sehat, dan kartu pintar. Sementara, untuk menunjang kelompok rentan miskin, pemerintah akan mendorong program penciptaan lapangan kerja dan membuka kesempatan berusaha.
"Kemudahan berusaha itu penting agar orang mudah menjadi UMKM," kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika